SANGATTA – Alarm fiskal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berbunyi keras. Postur APBD 2025 menciut drastis. Efek dominonya langsung terasa. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan PPPK dipangkas hingga 65 persen.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutim Mahyunadi. Ia menjelaskan, secara administratif APBD 2025 tercatat Rp 5,1 triliun. Namun dana efektif yang benar-benar bisa digunakan hanya sekitar Rp 4,6 triliun. Sebagian harus dialokasikan untuk melunasi kewajiban program tahun sebelumnya.
“Anggaran efektif kita hanya Rp 4,6 triliun. Sisanya terserap untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah berjalan. Ini yang membuat ruang fiskal kita sangat terbatas,” ujarnya.
Situasi ini kontras dengan periode sebelumnya yang sempat diproyeksikan menyentuh Rp 10 triliun. Artinya, ada potensi sekitar Rp 6 triliun yang kini tak lagi bisa dimanfaatkan.
Regulasi membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Dengan anggaran sekitar Rp 5 triliun, pagu untuk pegawai otomatis menyusut menjadi sekitar Rp 1,7 triliun.
“Saat anggaran Rp 10 triliun, belanja pegawai bisa Rp 3 triliun. Sekarang maksimal hanya Rp 1,7 triliun. Kalau total turun, komponen di dalamnya pasti ikut turun,” tegasnya.
Akibatnya, TPP yang sebelumnya rata-rata Rp 4,5 juta per bulan kini hanya tersisa Rp 1,6 juta hingga Rp 1,8 juta.
Penurunan itu langsung dirasakan pegawai. Salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Kutim yang enggan disebutkan namanya mengaku harus memutar ulang perencanaan keuangan keluarga.
“Jujur saja berat. Biasanya TPP itu yang jadi penyangga untuk cicilan rumah dan kendaraan. Sekarang turun jauh. Mau tidak mau kami harus atur ulang semuanya,” ujarnya.
Ia mengaku memahami kondisi fiskal daerah yang sedang sulit. Namun, penurunan drastis membuat banyak pegawai kaget.
“Kami paham daerah lagi susah. Tapi kalau turunnya sampai lebih dari separuh, tentu terasa sekali. Harapannya ke depan kondisi keuangan daerah bisa kembali membaik,” tambahnya.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Kutim memastikan 50 program strategis tetap berjalan. Strateginya, menjalankan program secara simultan dengan skala lebih kecil.
“Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Minimal roda program unggulan tetap berputar demi kepentingan masyarakat,” tandas Mahyunadi.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
