SANGATTA – Trisno baru saja dilantik sebagai Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Timur (Kutim). Ia langsung memperkenalkan kerangka kerja “KAKs Mantap” sebagai upaya memutus pola lama birokrasi yang dinilai kerap membuat program pemerintah berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang jelas.
KAKs Mantap, akronim dari Koordinasi, Asistensi, dan Konsolidasi diklaim sebagai pendekatan kerja holistik dan terukur untuk menopang 50 program unggulan Bupati Kutim. Program-program tersebut melibatkan sedikitnya 18 organisasi perangkat daerah (OPD), 18 kecamatan, 21 puskesmas, serta tiga rumah sakit, sebuah struktur besar yang selama ini kerap menyisakan persoalan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya sinkronisasi.
“Koordinasi harus jelas. Siapa bertanggung jawab, apa yang digaransikan, dan bagaimana rencana aksinya. Asistensi dan konsolidasi tidak boleh abstrak,” jelas Trisno kepada awak media, Rabu (17/12/2025).
Pernyataan itu sekaligus menjadi kritik terbuka terhadap praktik birokrasi yang selama ini lebih sibuk mengejar serapan anggaran ketimbang memastikan dampak nyata di masyarakat. Trisno menegaskan, tanpa kerangka koordinasi yang tegas, program hanya akan menjadi daftar kegiatan tahunan yang berulang tanpa evaluasi mendalam.
Ia mencontohkan program Satu Kartu Keluarga (KK) Satu Sertifikat sebagai pekerjaan rumah serius. Program tersebut menuntut keterlibatan lintas lembaga, mulai dari Dinas Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah desa, kecamatan, hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Tanpa data yang valid dan terintegrasi, target program dinilai rawan meleset.
“Jumlah KK, bidang tanah, target jangka panjang, sampai ketersediaan anggaran harus terang sejak awal. Kalau tidak, kita hanya memindahkan masalah dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada Beasiswa Kutim Tuntas. Menurut Trisno, keberhasilan program beasiswa tidak bisa diukur semata dari besarnya alokasi anggaran. Ukuran utamanya adalah seberapa banyak warga Kutim yang benar-benar terakomodasi dan terbantu mengakses pendidikan tinggi.
Ia menilai, selama ini perencanaan sering kali berhenti pada angka anggaran, tanpa ditopang data lulusan SMA dan proyeksi riil potensi masuk perguruan tinggi. Akibatnya, kebijakan pendidikan kerap tidak tepat sasaran.
Sebagai langkah awal, Trisno menjanjikan pembangunan big database sebagai fondasi koordinasi dan perencanaan lintas sektor. Ia mengakui, Kutim sejatinya sudah memiliki berbagai data, namun masih tersebar di masing-masing unit dan belum terintegrasi.
“Ini bukan soal siap atau tidak siap. Tanpa data yang terintegrasi, program pemerintah daerah sulit dikawal agar berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
