BONTANG – Upaya persuasif harus ditempuh Pemkot Bontang kepada 2 Kepala Keluarga (KK) di bantaran Sungai Guntung, yang masih enggan direlokasi lantaran tidak memiliki lahan. Solusi tersebut ditujukan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris kepada Pemkot Bontang.
“Dua KK itu menolak karena tidak punya lahan untuk pindah. Sementara anggaran yang disediakan pemkot untuk proyek pembangunan turap senilai Rp 1,5 miliar, tapi tidak dengan pembebasan lahannya. Makanya kita minta bantuan CSR perusahaan untuk membantu pembebasan lahan dua warga itu,” ujarnya, Selasa (22/8/2023).
Selain itu, Politisi Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa upaya persuasif ini bisa dilakukan dengan melibatkan aparat pemerintahan dan tokoh adat Guntung agar negosiasi bisa berjalan lancar. Apalagi, persoalan banjir ini merupakan bentuk tanggung jawab bersama. Sehingga percepatan pembangunan turap untuk meminimalisir banjir perlu segera dilakukan.
“Saya serahkan sepenuhnya ini kepada Pemkot Bontang, agar bisa bernegosiasi. Serta berkomunikasi dengan CSR perusahaan, agar bisa memberikan kepastian secepatnya untuk membantu pembebasan lahan,” timpalnya.
Apabila hingga September ini belum ada kejelasan, maka AH sapaan akrabnya mengaku akan memanggil pihak perusahaan maupun pemerintah, untuk meminta kejelasan terkait masalah ini.
“Kita tunggu sampai akhir September. Kalau belum ada pergerakan, akan kami panggil pemerintah dan perusahaan untuk cari solusinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbang Bontang Amirudin mengatakan, apabila pembangunan turap tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, maka dengan terpaksa anggaran yang ada akan dialihkan ke APBD-Perubahan. Dengan proses pengerjaannya yang akan dirancang memakan waktu tiga bulan saja dan ditarget mulai pada Oktober mendatang.
“Jadi, anggarannya tidak sampai masuk SiLPA. Karena kita alihkan. Diharapkan dalam tiga bulan itu selesai,” terangnya.
Menurut AH, upaya persuasif merupakan solusi terbaik agar pembangunan turap sepanjang 85 meter di RT 11, Kelurahan Guntung bisa segera dikerjakan.
Pasalnya, dari 9 KK yang terdampak relokasi, dua KK di antaranya menolak direlokasi lantaran tidak memiliki lahan untuk pindah. Sedangkan 7 KK lainnya bersedia pindah dan akan dibangunkan rumah di lahan mereka masing-masing. (adv/al)
