BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Senin (30/9).
Jawaban pandangan yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota, Agus Haris ini, Neni mengapresiasi masukan dari seluruh fraksi yang dianggap penting untuk penyempurnaan rancangan anggaran. Pemerintah, kata dia, memastikan program yang direncanakan selaras dengan RKPD serta memperhatikan pemerataan pembangunan di semua wilayah.
Menanggapi Fraksi Golkar, Ia menegaskan komitmen penanganan banjir melalui revitalisasi Waduk Kanaan, yang juga dirancang sebagai pusat wisata dan olahraga. Sementara itu, tujuh program unggulan daerah akan tetap menjadi prioritas utama.
Kepada Fraksi PKB, wali kota menjelaskan penurunan PAD 2026 disebabkan turunnya pendapatan jasa giro dan investasi jangka pendek. Upaya digitalisasi perpajakan, reformasi BUMD, pemanfaatan aset, hingga diversifikasi ekonomi akan diperkuat. Pemerintah juga berkomitmen memastikan efektivitas belanja modal lebih dari Rp1 triliun, agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Terkait pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan meski transfer pusat turun 2,83 persen, APBD 2026 tetap diarahkan pada program prioritas kesehatan, pendidikan, kemandirian ekonomi, dan penataan kota. Pemerintah juga memperkuat sinkronisasi program, pengelolaan aset, serta basis data kemiskinan dan pengangguran.
Sementara terhadap Fraksi Gerindra, wali kota mengapresiasi dukungan DPRD dalam menjaga pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah juga akan memperluas sinergi dengan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang lebih terukur dan sejalan dengan prioritas pembangunan.
Selanjutnya, menanggapi Fraksi PKS bersama Nasdem, wali kota menyampaikan bahwa proyeksi pendapatan daerah disusun dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan potensi transfer pusat, termasuk bagi hasil pajak, SDA, dan dana kapitasi JKN.
Pemerintah juga menyiapkan langkah efisiensi belanja non-prioritas, agar program utama tetap berjalan. Selain itu, masterplan revitalisasi Waduk Kanaan disebut telah disusun lengkap dengan desain teknis, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD juga diperkuat melalui Musrenbang dan keterbukaan informasi keuangan.
Terakhir, terhadap Fraksi Amanat Demokrat Bergelora, wali kota menegaskan komitmen optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, pemanfaatan aset, serta perbaikan layanan.
Meski terjadi penurunan transfer pusat, pemerintah memastikan belanja diarahkan pada program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, seperti Gercep Zero Stunting, Bontang Pintar, penguatan UMKM, serta proyek multiyears Waduk Kanaan. Pemerintah juga tengah mengembangkan sistem satu data Bontang dan dashboard monitoring, agar masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan.
“Seluruh masukan dari fraksi DPRD menjadi catatan penting. Pemerintah akan memastikan APBD 2026 terlaksana konsisten, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas wali kota.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
