BONTANG – Warga Kampung Malahing mengeluhkan sulitnya mobilitas transportasi saat air sedang surut. Hal ini menyulitkan masyarakat untuk melakukan evakuasi saat ada keadaan darurat.
Ketua RT 30 Nasir Lakada menjelaskan, warganya kesulitan saat melakukan evakuasi ibu hamil, melahirkan, dan warga yang sakit. Sehingga mereka harus berjalan ke tengah laut terlebih dahulu.
“Sambil jalan ke tengah laut, sambil menggotong orang sakit maupun ibu hamil itu,” katanya beberapa waktu lalu.
Untuk itu ia meminta adanya pengerukan jalur laut di sekitaran dermaga sebagai jalur kapal, sehingga kapal-kapal tetap dapat berlayar meskipun air sedang surut mengingat jika terdapat kondisi darurat, warga dapat lebih cepat mendapatkan penanganan.
Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Muhammad Sahib, menyebutkan wacana tersebut juga telah ada sejak lama namun tidak kunjung direalisasikan.
Oleh sebab itu, ia mendorong realisasi rencana pengerukan alur laut menuju kawasan Kampung Malahing, agar mempermudah mobilisasi mereka. Ia menilai pemkot tidak perlu terlalu bergantung pada provinsi untuk melaksanakan proyek tersebut.
Pemerintah dinilai harus berani mengambil langkah, termasuk penggunaan anggaran daerah selama penggunaannya untuk kepentingan masyarakat Kota Bontang.
“Alurnya perlu didalami, karena kalau air surut, itu kering. Pengerukan dilakukan bukan untuk dilebarkan, setidaknya bisa dilewati kapal kecil 24 jam,” kata Sahib, Senin (10/6/2025).
Sahib melihat bahwa, pemerintah kota selalu menyerahkan urusan yang berkaitan dengan kawasan laut kepada pemerintah provinsi. Meskipun kawasan laut merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sikap hanya menunggu arahan justru memperlambat respons terhadap kebutuhan masyarakat. Bahkan, hingga kini pemerintah provinsi belum memiliki perencanaan untuk wilayah pesisir tersebut.
“Ini demi warga kita di sana, kecil kemungkinan pemprov akan keberatan. Kalau ada kemauan pasti dapat berjalan,” ujarnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
