SANGATTA — Sorotan tajam muncul di tengah agenda reses DPRD Kutai Timur (Kutim) yang digelar pada 28 November–2 Desember 2025 lalu, terkait lambannya pemerintah daerah menindaklanjuti usulan masyarakat.
Sejumlah legislator bahkan menyebut reses kian kehilangan makna, karena banyak aspirasi yang diserap tidak berujung pada realisasi.
Keluhan itu berangkat dari beragam proyek yang mandek, mulai pembangunan jalan lingkungan hingga perbaikan rumah ibadah. Kondisi tersebut membuat beberapa anggota dewan merasa serba salah ketika kembali menemui warga.
Ketua DPRD Kutim Jimmi menegaskan bahwa reses tetap wajib dijalankan, meski hasilnya untuk kesekian kali belum bergerak.
“Perkara itu sudah terserap atau enggak? Itu soal lain. Urusan pemerintah. Reses itu enggak akan berhenti, karena tugas kewajiban dewan,” ujarnya saat ditemui, Rabu (3/12/2025).
Pernyataan itu mengonfirmasi bahwa banyak rekomendasi DPRD sebenarnya telah disampaikan, namun masih menunggu eksekusi.
“Jalan aja belum semua selesai. Masjid juga banyak ketinggalan. Rumah ibadah lain juga masih belum terealisasi,” papar Jimmi.
Di lapangan, situasinya jauh lebih keras. Anggota DPRD Kutim Masdari Kidang mengaku menjadi sasaran kemarahan warga karena sejumlah proyek tak kunjung jalan. Ia menilai penundaan yang berulang membuat dewan tampak tak bekerja di mata publik.
“Kita mau reses, apa yang mau disampaikan? Bohong saja terus ceritanya. Janji jalan mau disemenisasi, apa yang mau disemenisasi? Sudah diajukan tapi tidak dilaksanakan,” tegasnya.
Masdari bahkan menyebut dirinya sering merasa malu ketika harus kembali bertemu konstituen.
“Kita seolah-olah dianggap enggak kerja, seolah-olah kita tidur. Apa enggak malu kita ini?” keluhnya.
Minimnya tindak lanjut dari eksekutif menjadi sorotan utama dalam masa reses kali ini. Para anggota dewan menegaskan, jika aspirasi terus menumpuk tanpa realisasi, fungsi reses dikhawatirkan hanya menjadi formalitas tahunan sementara kebutuhan masyarakat tetap menggantung.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
