BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengakui sistem pengamanan dan deteksi narkoba di pelabuhan-pelabuhan Kota Bontang masih belum memenuhi standar ideal. Hal ini merespons sorotan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang terkait minimnya early warning system di Pelabuhan Loktuan.
Ia mengatakan, pelabuhan memang menjadi salah satu akses utama keluar masuknya orang dan barang, termasuk berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur peredaran barang terlarang seperti narkoba.
“Tidak bisa kita pungkiri, pelabuhan itu salah satu akses masuk barang apapun, termasuk barang haram. Baik pelabuhan laut maupun darat, semuanya berpotensi,” ujarnya, Senin (29/12/2025).
Ia mengakui, baik Pelabuhan Loktuan maupun pelabuhan lain di Bontang, seperti Tanjung Laut, masih kekurangan infrastruktur pendukung untuk mendeteksi narkotika, “Pemerintah sangat menyadari pelabuhan kita, masih sangat kurang dari aspek standar pengamanan untuk mendeteksi obat-obatan terlarang,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius Wali Kota Bontang. Penguatan pengamanan tidak hanya difokuskan pada pelabuhan umum, tetapi juga pelabuhan privat dan pelabuhan pemerintah yang berada di bawah kewenangan KSOP.
Penguatan pengawasan perlu dilakukan secara paralel, yakni melalui peningkatan infrastruktur pengamanan dan penguatan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba.
“Kalau masyarakat sadar bahwa narkoba itu racun dan musuh bersama, sebanyak apa pun yang masuk tidak akan laku. Tapi infrastruktur juga wajib dipenuhi oleh pemerintah,” tegasnya.
Terkait pengembangan pelabuhan, Agus Haris mengungkapkan rencana penyediaan sistem pengamanan yang lebih ketat, termasuk kemungkinan penggunaan anjing pelacak narkoba (K9).
“Mungkin ke depan kita sampai ke tahap itu. Anjing pendeteksi itu sangat efektif sebagai efek gentar. Ini sudah masuk dalam desain pengembangan pelabuhan,” katanya.
Agus Haris juga mengungkapkan rencana pengembangan Pelabuhan Loktuan yang akan dilakukan melalui kerja sama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Laut Bontang Bersinar (LBB) dengan PT Globalindo, yang disebut sebagai calon mitra dalam pengembangan dan pengelolaan pelabuhan. Saat ini, kedua pihak masih berada pada tahap penyiapan dokumen kerja sama.
“Secara lisan sudah ada pembicaraan, dan saat ini sedang penyiapan dokumen perjanjian kerja sama atau MOU. Mudah-mudahan bisa terealisasi pada Januari 2026,” katanya.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari rencana pengembangan Pelabuhan Loktuan yang ditargetkan berjalan penuh pada 2027, dengan mengedepankan standar keselamatan dan keamanan yang lebih ketat, termasuk sistem pemantauan keluar masuk penumpang dan barang.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
