BONTANG – Wawali Agus Haris menyoroti tingginya kasus pernikahan dini sebagai salah satu penyumbang utama stunting, khususnya di wilayah pesisir Bontang Selatan, yang dipicu rendahnya pendidikan dan keterbatasan akses informasi.
“Di lapangan kami masih menemukan remaja menikah setelah lulus SMP atau saat masih duduk di bangku SMA. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.
Sebagai langkah strategis, Pemkot Bontang menekankan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta penguatan peran kader Posyandu melalui pendampingan rutin.
Mulai 1 Januari 2026, Dinas Kesehatan dan Puskesmas diminta memantau ketat setiap bayi yang lahir dan memastikan kecukupan gizinya.
Iapun menargetkan penurunan angka stunting dari 15,7 persen menjadi 12,5 persen pada 2026.
Disebutkan, saat ini angka stunting Kota Bontang berada di kisaran 15 persen, sudah melampaui target nasional sebesar 18 persen pada 2030. Namun Agus Haris mengingatkan, agar capaian tersebut tidak membuat semua pihak berpuas diri, mengingat Bontang masih berada di peringkat ketiga di Kalimantan Timur.
“Penanganan stunting ini adalah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Menurutnya, program penanganan stunting secara masif akan didukung kolaborasi lintas sektor, termasuk OPD, perusahaan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan.
Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam
