BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta evaluasi menyeluruh terhadap pengalihan kewenangan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia mempertanyakan apakah kualitas pendidikan benar-benar meningkat setelah kewenangan diambil alih.
Agus Haris mengungkapkan bahwa banyak keluhan terkait SMA/SMK sederajat di Bontang, tetapi Pemkot tidak bisa berbuat banyak karena bukan lagi kewenangan daerah.
“Harus ada kajian objektif. Apakah setelah diambil alih provinsi, kualitas pendidikan naik? Kalau tidak, lebih baik dikembalikan ke kota beserta anggarannya,” tegasnya.
Ia mengusulkan evaluasi berbasis data, seperti jumlah lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan capaian akademik mereka setelah lulus.
Jika terbukti lebih baik di bawah provinsi, maka kewenangan bisa tetap di sana. Namun, jika tidak, Agus menilai Bontang seharusnya kembali mengelola pendidikan menengah.
Di sisi lain, Agus juga menyoroti persoalan bantuan seragam sekolah. Pemkot pernah memberikan bantuan seragam untuk SMA pada 2019, tetapi kini tidak bisa lagi karena SMA sudah menjadi wewenang dari provinsi.
Akibatnya, muncul kecemburuan antara siswa SD–SMP yang mendapat bantuan dan siswa SMA/SMK yang tidak, “Provinsi sudah tahu visi-misi Bontang soal bantuan seragam. Seharusnya mereka juga menyiapkan anggaran agar tidak terjadi kesenjangan di tingkat SMA/SMK,” ujarnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
