BONTANG – Mal Pelayanan Publik (MPP) kurang lebih 3 bulan berjalan, sejak diresmikan Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi, Selasa (11/10/2022) lalu. Namun kondisi saat ini masih tetap sepi. Evaluasi pun dilakukan oleh pihak-pihak terkait.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi II DPRD Bontang, Kamis (26/1/2023) kemarin, serta hasil rapat evaluasi seluruh dinas terkait yang dipimpin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) selaku leading sektor, dihasilkan beberapa usulan terobosan untuk meramaikan MPP.
Pertama, pelayanan masyarakat harus tersentral di Gedung MPP yang berlokasi di lantai 4 Pasar Taman Rawa Indah (Tamrin). Tidak ada lagi pelayanan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), semua dipusatkan di Gedung MPP.
“Kalau masih ada pelayanan di dinas-dinas percuma. Harus terpusat semua di MPP. Kalau MPP ramai akan memberikan multiplier effect kepada para pedagang,” ujar Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam di sela-sela kunjungan Komisi II ke MPP.
Kedua, pemasangan lift. Lift berfungsi untuk memudahkan pengunjung yang datang ke Gedung Pasar Tamrin, utamanya menuju MPP yang terletak di lantai paling atas.
“Anggaran sudah disiapkan kurang lebih Rp 5 M. Lift ini nantinya bisa dinikmati pengunjung MPP maupun para pembeli di pasar,” kata Rustam.
Ketiga, gerai-gerai di MPP walaupun tak ada layanan namun harus tetap buka. Setidaknya ada informasi-informasi penting yang dapat diberikan kepada masyarakat.
“Misalnya saja Dinas Perhubungan (Dishub) menginformasikan tentang jadwal-jadwal kedatangan atau keberangkatan kapal atau Dinas Pariwisata mempromosikan Kota Bontang di gerainya. Kalau seperti ini MPP akan terlihat hidup,” bebernya antusias.
Keempat, peningkatan fasilitas penunjang seperti AC atau kipas angin dan lain sebagainya untuk mengatasi panasnya ruangan. Saat ini sudah disiapkan anggaran Rp 3,2 M untuk peningkatan fasilitas tersebut.
Kelima, Pengaturan petugas jaga dan jadwal layanan. Bakal diatur sedemikian rupa agar gerai-gerai di MPP bisa tetap buka.
Keenam, sosialisasi MPP di masyarakat. Sudah dianggarkan pula dana untuk sosialisasi mengenalkan MPP ke masyarakat. Seperti misalnya pemasangan banner di beberapa titik OPD. Juga menitipkan pesan-pesan sosialisasi MPP di setiap kegiatan yang diadakan OPD.
Kepala DPMPTSP, Asdar Ibrahim didampingi Sekretaris DPMPTSP, Andi Hasanuddin Akmal menyampaikan, semua usulan sebagai bentuk terobosan meramaikan MPP itu sudah dibahas dalam rapat evaluasi perkembangan MPP 3 bulan terakhir.
“Saat ini sebagian usulan sudah berjalan dan sebagian lainnya dalam proses,” ujar Asdar.
“Sebagian OPD sudah mulai proses pemindahan layanan ke MPP. Tetapi sebagian lainnya masih ada yang evaluasi dulu. Karena beberapa OPD harus memikirkan pemindahan sistem ke MPP,” imbuh Andi. (al)
