BONTANG – Dalam kegiatan tindak lanjut data kemiskinan dan data ketenagakerjaan beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menyoroti Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) yang memaparkan beberapa data berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Bontang.
Menurutnya, Bapperida harus memiliki dan melakukan riset secara mandiri terkait kondisi ekonomi dan sosial di Kota Bontang. Hal itu diungkapkan, Rabu (21/5/2025).
Salah satu pegawai Baperidda memaparkan data BPS mengenai tingkat pengangguran di Bontang yang mencapai 7,06 persen atau sekitar 6.631 jiwa. Bapperida mengungkapkan, bahwa pihaknya bekerjasama dengan BPS dalam hal tersebut.
Agus Haris menyebutkan, pendataan yang menyangkut kondisi kota lebih baik tidak hanya dilakukan dari lembaga lain, “Tidak bisa kita menggantungkan penelitian ekonomi dan sosial dari lembaga lain. Kita harus punya pegangan data sendiri,” pungkasnya
Ia menjelaskan, bahwa perbedaan data semacam itu juga sempat menimbulkan perdebatan, salah satunya pada 9 April 2025 lalu, dalam pembahasan pengentasan kemiskinan umum, kemiskinan ekstrem, dan stunting.
Ia juga mengungkapkan, Baperidda seharusnya dapat menjalankan fungsi penelitian dan riset secara maksimal, agar pemerintah memiliki basis data yang akurat.
Hal ini dinilai penting mendukung intervensi program dan penyaluran bantuan tepat sasaran, tanpa harus menggunakan data dari lembaga lain. Bapperida perlu memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam hal tersebut.
“Namanya saja sudah Badan Penelitian dan Riset Daerah. Berarti disitu ada penelitian dan riset, jadi kita tidak salah mendiagnosa kota sendiri,” harapnya.
Ia pun meminta sumber daya manusia (SDM) untuk fungsi riset segera disiapkan. Jika belum tersedia, segera ajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penulis : Syakurah
Editor: Yusva Alam
