BONTANG – Sebagai upaya dukungan Pemerintah Kota Bontang kepada para tenaga honorer yang terdampak pemutusan kontrak hingga 30 Juni 2025, telah diperkenalkan program pinjaman modal usaha tanpa bunga.
Namun, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan, bahwa bantuan ini hanya dapat diterima setelah melalui proses verifikasi yang tepat, guna memastikan bahwa bantuan yang diberikan digunakan secara optimal.
“Meskipun kami mendukung mereka untuk menjadi wirausaha, proses verifikasi seperti yang diterapkan pada pelaku UMKM tetap diberlakukan. Mereka diharuskan memiliki perencanaan usaha yang matang dan menyusun rencana keuangan yang jelas,” katanya, Senin (16/6/2025).
Para eks honorer yang ingin mengajukan pinjaman harus memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) serta dokumen perencanaan usaha yang lengkap. Hal ini bertujuan agar penggunaan modal usaha dapat dipantau secara transparan oleh dinas teknis terkait, sehingga program bantuan berjalan dengan terarah.
“Bukan prioritas karena mereka honorer terdampak, tidak mungkin tiba-tiba kita kasih mereka pinjaman ternyata mereka tidak punya rencana apa-apa,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bontang telah mempertimbangkan dua opsi skema pendampingan bagi tenaga honorer yang terdampak, yakni melalui Penyediaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dan skema pinjaman modal usaha tanpa bunga.
Meski kedua opsi tersebut mendapat pertimbangan serius, perhatian utama kini tertuju pada verifikasi dan pendampingan, agar program ini mampu memberikan manfaat maksimal bagi para mantan honorer yang kini beralih ke dunia wirausaha.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
