SAMARINDA – Pemprov Kaltim mulai melihat titik terang dalam pembahasan rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menyebut hasil lobi yang dilakukan Gubernur H. Rudy Mas’ud ke pemerintah pusat, khususnya ke Kementerian Keuangan, mulai menunjukkan sinyal positif.
“Sedang dibahas oleh Kementerian Keuangan dan insyaallah kita bisa mendapatkan lebih dari DBH yang sebelumnya direncanakan dipotong 75–80 persen,” ungkap Seno Aji di Samarinda.
Ia menegaskan, Pemprov Kaltim terus berupaya keras agar besaran pemotongan tidak memberatkan daerah. “Kita berharap paling banyak pemotongan hanya 25 sampai 30 persen. Jangan sampai 75 persen, karena akan berdampak besar terhadap fiskal daerah,” tegasnya.
Menurut Seno, hasil negosiasi Gubernur Rudy dengan jajaran kementerian menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah. Ia optimistis, keputusan akhir akan berpihak pada Kaltim. “Proses negosiasi berjalan bagus sekali. Saya yakin ke depan bisa bertambah lagi bagi hasil yang diterima Kaltim,” ucapnya.
Seno memastikan bahwa Pemprov Kaltim terus memantau pembahasan di tingkat pusat terkait formulasi akhir dana yang akan dikembalikan ke daerah. “Pemerintah pusat sedang merumuskan berapa besaran yang bisa diberikan lagi kepada Kaltim. Kita kawal terus agar hasilnya maksimal,” pungkasnya.
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S
