Sesi keynote speaker, Rabu (20/5) lebih banyak membahas kondisi ekonomi nasional dan perkembangan Kaltim.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Tjahyo Purnomo yang hadir mewakili Menteri Keuangan RI memaparkan cukup banyak angka soal pertumbuhan ekonomi, inflasi, APBD hingga kondisi infrastruktur di Kaltim.
Menurut Tjahyo, dunia saat ini memang sedang menghadapi tantangan besar. Mulai ketegangan geopolitik global hingga tekanan ekonomi dunia yang ikut mempengaruhi daerah.
Namun di tengah situasi itu, ekonomi Indonesia disebut masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 berada di angka 5,11 persen. Pertumbuhan itu ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah.
Sementara untuk wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonominya berada di angka 4,79 persen.
Khusus Kaltim, menurutnya, daerah ini memiliki posisi yang sangat strategis. Bukan hanya sebagai penghasil sumber daya alam, tapi juga mulai bergerak menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menyebut sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi penopang terbesar ekonomi Kaltim.
Namun di sisi lain, sektor makanan dan minuman justru mencatat pertumbuhan cukup tinggi hingga 15,96 persen. Sementara sektor jasa lainnya tumbuh sekitar 14,92 persen dan industri pengolahan mencapai 13,89 persen.
Paparan itu menunjukkan ekonomi Kaltim perlahan mulai bergerak tidak hanya bergantung pada batu bara dan migas.
Tjahyo juga memaparkan kondisi inflasi Kaltim yang menurutnya masih cukup terkendali. Per April 2026, inflasi year on year Kaltim berada di angka 2,5 persen dengan inflasi bulanan sekitar 0,11 persen.
Selain itu, ia juga menyinggung kondisi infrastruktur di Kaltim. Menurutnya tingkat kemantapan jalan provinsi di Kaltim saat ini berada di angka sekitar 81,41 persen.
Namun tantangan berikutnya bukan hanya membangun infrastruktur.
Tetapi memastikan jalan dan fasilitas yang dibangun benar-benar terhubung dengan pusat produksi, kawasan ekonomi, UMKM, logistik hingga layanan publik.
Di bagian lain, Tjahyo juga memaparkan kondisi APBD konsolidasi di Kaltim. Hingga awal Mei 2026, realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar 21,98 persen atau sekitar Rp10,7 triliun. Sementara realisasi belanja berada di angka 16,32 persen atau sekitar Rp8,62 triliun.
Ia mengingatkan percepatan belanja daerah bukan hanya soal mengejar serapan anggaran. Tetapi harus benar-benar tepat sasaran dan berdampak terhadap masyarakat.
Tjahyo juga sempat menyinggung pentingnya pembiayaan kreatif untuk pembangunan daerah. Salah satunya melalui skema pinjaman daerah dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk proyek-proyek produktif.
Mulai pembangunan jalan, jembatan, fasilitas rumah sakit hingga pengelolaan sampah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah ke depan juga harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan hingga kesejahteraan masyarakat.
Dan semakin lama paparan itu berjalan, semakin terlihat bagaimana posisi Kaltim memang sedang berada dalam fase perubahan besar.
Bukan hanya karena IKN dan investasi, tapi juga karena tantangan ekonomi daerah yang semakin kompleks. (Bersambung)
Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.
