SANGATTA — Ratusan warga Kutai Timur (Kutim) turun ke jalan menagih janji pemerintah daerah yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Massa yang menamakan diri Kutim Menggugat itu menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Kutim, Selasa (28/10/2025), dengan membawa 13 tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Aksi dimulai sejak sore hari dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP. Para peserta aksi datang membawa spanduk bertuliskan desakan agar Pemkab segera membenahi tata kelola pemerintahan yang dianggap berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.
Koordinator aksi, Arsil, menegaskan bahwa 13 tuntutan tersebut merupakan refleksi dari kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai tak konsisten dengan janji-janji politik maupun program kerja yang pernah dijanjikan.
“Selama ini kami hanya mendengar janji di atas panggung dan di meja rapat. Tapi di lapangan, masyarakat tidak merasakan hasilnya. Banyak pembangunan yang macet, banyak janji yang tidak ditepati,” tegas Arsil di hadapan ratusan massa.
Massa juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dan menuding adanya penurunan kualitas pelayanan publik. Beberapa OPD disebut bekerja tanpa arah jelas dan tidak mampu menjalankan visi kepala daerah secara efektif.
“Bupati harus mengevaluasi perangkatnya. Kalau memang tidak bisa bekerja, lebih baik diganti. Jangan biarkan masyarakat menunggu hasil yang tak pernah datang,” tambahnya lantang.
Sekitar pukul 17.00 WITA, Bupati Ardiansyah Sulaiman akhirnya menemui perwakilan massa didampingi Wakil Bupati Mahyunadi, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto, dan Kasatpol PP Fata Hidayat. Dalam dialog terbuka, Ardiansyah mengaku memahami keluhan masyarakat dan menegaskan bahwa sebagian besar aspirasi tersebut akan segera ditindaklanjuti.
“Aspirasi masyarakat ini normatif, dan saya terima dengan terbuka. Beberapa program memang tertunda karena faktor administrasi dan penyaluran dana dari pusat. Namun tidak ada yang kami abaikan,” kata Ardiansyah.
Ia juga berjanji melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik. “Kita akan lihat sejauh mana tanggung jawab mereka dijalankan. Kalau memang perlu perombakan, akan kita lakukan,” ujarnya.
Aksi unjuk rasa berakhir dengan damai menjelang magrib. Massa membubarkan diri setelah menerima tanggapan langsung dari kepala daerah dan menegaskan akan terus mengawal realisasi tuntutan yang mereka ajukan.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
