JAKARTA — Pemerintah membuka peluang penggunaan anggaran negara untuk mengatasi persoalan finansial proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) setelah evaluasi terbaru menunjukkan perlunya intervensi guna menjaga keberlanjutan layanan publik strategis tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan proyek strategis nasional ini berhenti di tengah jalan. Seluruh kementerian, katanya, diminta berperan aktif mencari solusi komprehensif bersama.
“Secara umum yang dibahas di rakor di Kemenko sejalan dengan arahan Presiden. Nanti pada saatnya akan dijelaskan lebih detail, yang jelas diberikan kepastian bahwa negara akan hadir untuk mencari solusinya. Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain,” ujar AHY di Komplek Istana Negara, Senin (3/11/2025).
Setelah memimpin rapat koordinasi terbatas, AHY melaporkan hasil pembahasan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan pemerintah tengah merumuskan skema pendanaan baru yang memungkinkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengambil bagian dalam pembiayaan proyek.
“Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian. Namun, untuk detail spesifikasinya akan disampaikan pada kesempatan lain. Yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, dan tentunya negara akan hadir di situ,” ujar AHY.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji pola pengelolaan baru yang memisahkan aspek operasional—yang berorientasi profit—dengan pengelolaan infrastruktur publik agar pembagian beban keuangan lebih efisien.
“Ada bagian nanti pengembangan konsep ini. Sementara ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan yang fokus pada profit dipisahkan dari pengelolaan infrastrukturnya. Harapannya bisa berjalan dengan baik, ada sharing responsibility, ada burden sharing,” jelasnya.
Mengenai restrukturisasi utang proyek dengan pihak Tiongkok, AHY menegaskan bahwa negosiasi masih berlangsung dan belum dapat diungkap ke publik karena prosesnya memerlukan ruang dan waktu agar hasilnya optimal bagi Indonesia.
“Ada banyak aspek yang dinegosiasikan, kami tidak ingin umbar dulu. Mohon dimaklumi, negosiasi harus ada ruangnya agar hasilnya terbaik untuk kita. Prinsipnya, negosiasi ini untuk memastikan hasil yang terbaik bagi Indonesia,” tegasnya. (MK)
Editor: Agus S
