SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Program Gratis Pendidikan Berkelanjutan (Gratispol). Komitmen itu ditegaskan dalam penyerahan simbolis pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk mahasiswa S1 hingga S3 yang digelar di Gedung Olah Bebayaa, Senin (17/11/2025).
Acara tersebut dihadiri Gubernur Kaltim H. Rudy Mas’ud (Gubernur Harum), Wakil Gubernur H. Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Kabag Kesra Dasmiah, serta pimpinan OPD terkait. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) turut hadir menerima penyerahan simbolis bantuan pendidikan.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim mengalokasikan lebih dari Rp44 miliar untuk membantu 32.850 mahasiswa PTN pada penyaluran tahap ini. Tahun pertama difokuskan bagi mahasiswa baru atau semester satu, dan akan diperluas pada tahun berikutnya untuk seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat. Pemprov menyiapkan total anggaran Rp1,4 triliun untuk mendukung biaya pendidikan 124 ribu mahasiswa Kaltim.
Sementara untuk mahasiswa PTS, proses verifikasi administrasi masih berlangsung. Penyaluran dilakukan setelah kampus menyelesaikan kelengkapan data.
“Untuk swasta kita sudah siap. Anggaran sudah disiapkan. Tinggal menunggu kelengkapan administrasi dari kampus-kampus swasta. Kalau verifikasi selesai, langsung kita salurkan. Tidak ada kata terlambat untuk kepentingan anak-anak kita,” tegas Gubernur Harum.
Berdasarkan data BPKAD Kaltim, alokasi dana Gratispol untuk PTN disalurkan dengan rincian sebagai berikut:
• Universitas Mulawarman (Unmul) – Rp22,45 miliar
• Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) – Rp6,38 miliar
• UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) – Rp4,89 miliar
• Institut Teknologi Kalimantan (ITK) – Rp4,68 miliar
• Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda – Rp3,56 miliar
• Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) – Rp1,57 miliar
• Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani) – Rp604,8 juta
Gubernur menegaskan bahwa pembangunan SDM menjadi prioritas utama arah pembangunan Kaltim. Ia memastikan anggaran pendidikan, khususnya untuk pembiayaan mahasiswa, tidak akan mengalami pemotongan.
“Kita utamakan dulu infrastruktur manusianya. Kalau SDM-nya sudah bagus, insyaAllah yang lain mengikuti. Untuk pendidikan, terutama pembiayaan mahasiswa, itu penuh dan tidak akan dipotong,” tegasnya.
Pemprov juga memastikan proses verifikasi administrasi bagi mahasiswa PTS berjalan transparan. Kampus disebut wajib mendampingi mahasiswa yang menunggu proses reimburse atau mengalami kendala dokumen.
“Setiap kampus sudah punya tim verifikasi. Jika ada mahasiswa yang belum lolos, kampus akan membantu menjelaskan dan menyelesaikan prosesnya,” jelas Rudy.
Acara penyerahan simbolis tersebut turut dirangkaikan dengan peluncuran Buku Panduan Gratispol. Suasana berlangsung hangat, diwarnai ucapan terima kasih dari mahasiswa atas perhatian besar Pemprov terhadap pendidikan mereka.
Selain UKT PTN, Pemprov melalui APBD dan APBD-P 2025 juga menyiapkan Rp680,4 miliar untuk enam komponen program Gratispol, meliputi:
• Gratispol S1 — Rp150,9 miliar (28.083 penerima)
• Gratispol S2–S3 — Rp14,4 miliar (2.860 penerima)
• Mahasiswa Kaltim di luar daerah — Rp7,7 miliar (657 penerima)
• Mahasiswa Kaltim di luar negeri — Rp9,9 miliar (89 penerima)
• Gratispol Khusus — Rp21,4 miliar (1.165 penerima)
• Operasional Tim Gratispol — Rp2,3 miliar (25 orang)
Program pendidikan menjadi sektor dengan alokasi anggaran terbesar, menandakan bahwa peningkatan kualitas SDM tetap menjadi fondasi utama pembangunan Kaltim di era kepemimpinan Gubernur Harum. (MK)
Editor: Agus S
