SAMARINDA — Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kembali menyuarakan usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD. Hal itu ia sampaikan dalam pidatonya pada HUT ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025), di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
“Setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” ujar Menteri ESDM tersebut. (um)
Usulan ini bukan hal baru. Presiden Prabowo sendiri pernah menyampaikan gagasan serupa pada 12 Desember 2024. Gagasan itu menuai perdebatan karena dinilai berpotensi mengurangi peran langsung rakyat dalam memilih pemimpin daerah, meski alasan efisiensi anggaran turut menjadi pertimbangan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim sekaligus Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, memilih tak bersikap keras. Menurutnya, mekanisme pemilihan kepala daerah nantinya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui regulasi nasional.
“Apakah nanti pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD itu nanti kita serahkan kepada pemerintah pusat. Intinya apa saja yang enggak ada masalah,” kata Rudy.
Rudy juga tidak memberikan komentar tambahan mengenai sikap politiknya terhadap usulan tersebut. Ia menegaskan bahwa Golkar Kaltim akan mengikuti keputusan pusat dan arahan partai.
“Kami akan mendukung apapun kebijakan daripada pemerintah pusat,” tegasnya. (um)
Editor: Agus S
