SANGATTA — Pengurus Komando Pengawal Pusaka Adat Dayak (KOPPAD) Kutai Timur (Kutim) resmi dilantik pada Senin (15/12/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Pelantikan ini dipandang strategis di tengah kompleksitas sosial daerah multietnis, sekaligus menegaskan peran adat Dayak sebagai penyangga kerukunan dan persatuan masyarakat.
Acara berlangsung khidmat dengan dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh adat Dayak, organisasi kemasyarakatan, serta undangan lintas suku dan budaya. Mantan Bupati Kutai Timur periode 2003–2005, Mahyudin, turut hadir memberikan dukungan moral terhadap penguatan kelembagaan adat di Kutai Timur.
Wakil Bupati Kutim Mahyunadi dalam sambutannya menegaskan bahwa masyarakat Dayak selama ini telah menunjukkan sikap terbuka dan mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan berbagai kelompok masyarakat yang datang dan menetap di Kutai Timur. Namun, ia menekankan bahwa keterbukaan tersebut harus diiringi dengan penghormatan terhadap adat istiadat dan kearifan lokal.
“Tanah Dayak menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Siapa pun yang datang untuk mencari penghidupan di Kutai Timur wajib menghormati adat setempat dan menjaga toleransi,” ujar Mahyunadi.
Ia menambahkan, KOPPAD memiliki posisi penting sebagai pengayom masyarakat adat sekaligus jembatan dialog antar suku. Organisasi ini diharapkan mampu merespons potensi gesekan sosial dengan pendekatan adat yang menyejukkan.
Sementara itu, Ketua KOPPAD Borneo Kutim, Edyson, menegaskan bahwa KOPPAD Borneo merupakan wadah pemersatu berbagai sub suku Dayak yang ada di Kutim, sejalan dengan nilai sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengukuhan tanggung jawab kolektif pengurus dalam berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
“KOPPAD Borneo lahir dari gagasan untuk menyatukan seluruh sub suku agar tidak terpisah-pisah. Inilah kekuatan dan kehebatan KOPPAD,” kata Edyson.
Ia juga mengingatkan seluruh anggota agar tidak mengedepankan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan organisasi, karena hal tersebut berpotensi merusak tujuan dan cita-cita bersama. Selain itu, Edyson mendorong penguatan sinergi antara KOPPAD Borneo dengan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang sosial kemasyarakatan, serta mempererat silaturahmi antar lembaga dan elemen masyarakat di Kutim.
Pandangan serupa disampaikan Pimpinan Pusat Panglima KOPPAD Borneo, Abriantinus. Ia menegaskan bahwa misi utama KOPPAD Borneo memiliki keterkaitan erat dengan dinamika sosial serta arah pembangunan di Kutim.
Menurut Abriantinus, pelestarian adat dan budaya Dayak merupakan landasan penting dalam menjaga jati diri daerah di tengah pesatnya pembangunan dan keberagaman masyarakat. Selain itu, KOPPAD Borneo juga diarahkan untuk berperan dalam penguatan hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui lembaga bantuan hukum.
“Upaya ini diharapkan mampu mendampingi masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, mulai dari sengketa lahan hingga hubungan industrial,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda strategis untuk menyiapkan generasi muda Kutim yang berdaya saing dan siap berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dengan dilantiknya kepengurusan baru, KPPAD dan KOPPAD Borneo Kutai Timur diharapkan tidak hanya menjadi simbol pelestarian adat, tetapi juga berperan aktif sebagai benteng kerukunan dan stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat Kutim.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
