BONTANG — Wacana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026 belum memiliki kepastian. Pemerintah Kota Bontang hingga kini masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait pengadaan aparatur sipil negara (ASN) di tahun tersebut.
Kepala BKPSDM Kota Bontang, Sudi Priyanto, menegaskan bahwa sampai awal 2026 belum ada regulasi atau sinyal resmi mengenai pembukaan CPNS, termasuk untuk Kota Bontang.
“Untuk pengadaan CPNS, sampai sekarang belum ada kebijakan dari pemerintah pusat. Kemungkinannya justru di 2027,” ujarnya, Senin (5/1/2026).
Selain bergantung pada kebijakan nasional, Pemkot Bontang juga harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, terutama komposisi belanja pegawai. Menurut Sudi, pengadaan ASN tidak bisa dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan matang karena harus sejalan dengan kondisi fiskal daerah.
Ia menjelaskan, jika ke depan pemerintah pusat membuka kembali pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), maka Pemkot Bontang telah menetapkan skala prioritas. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan tenaga guru dan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis, yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
“Kalau ke depan ada pengadaan, yang menjadi prioritas utama itu guru dan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis. Karena ini menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelasnya.
Untuk sektor pendidikan, Sudi memaparkan bahwa pada 2026 terdapat sekitar 31 guru yang akan memasuki masa pensiun. Jika Pemkot Bontang menerapkan kebijakan zero growth, maka minimal jumlah guru yang pensiun tersebut harus ditutup melalui pengadaan ASN baru.
“Guru yang pensiun di 2026 itu ada 31 orang. Artinya, kalau mau menutup dari jumlah yang pensiun saja, minimal kita butuh 31 guru, dengan catatan tidak ada penambahan rombongan belajar,” katanya.
Namun demikian, apabila terjadi penambahan rombongan belajar, maka kebutuhan tenaga pendidik otomatis akan meningkat. Dalam kondisi tersebut, Dinas Pendidikan akan mengajukan tambahan formasi agar beban mengajar tetap seimbang dan seluruh rombel terlayani.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, khususnya dokter spesialis, kebutuhan akan dihitung kembali secara lebih rinci. Sudi mengakui bahwa pada pengadaan sebelumnya Pemkot Bontang sempat membuka formasi dokter spesialis, namun belum mendapat respons dari pelamar.
“Kemarin sempat dibuka, tapi tidak ada yang daftar dokter spesialis. Jadi nanti bisa kita buka lagi,” ujarnya.
Selain melalui jalur pengadaan CASN, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis juga direncanakan melalui skema tugas belajar. Dokter yang saat ini bertugas di Bontang dapat diberi penugasan untuk menempuh pendidikan spesialis, sehingga kebutuhan layanan kesehatan tetap terpenuhi dalam jangka menengah.
Langkah tersebut dinilai lebih realistis sekaligus berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Bontang, sembari menunggu kepastian kebijakan pengadaan ASN dari pemerintah pusat.
Penulis: Syakurah
Editor: Agus S
