BONTANG — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi melantik enam kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, Senin (5/1/2026) pagi. Pelantikan tersebut sekaligus diikuti penyampaian arahan dan penugasan strategis kepada para pejabat yang baru dilantik.
Enam kepala dinas yang dilantik masing-masing mengisi posisi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Usai pelantikan, Neni menyampaikan langsung arahan dan tugas khusus kepada masing-masing kepala dinas. Penyampaian tersebut berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota dan menekankan pentingnya kerja terukur, fokus, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Untuk Kepala Dispoparekraf, Neni menekankan agar fokus pada pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan peningkatan prestasi olahraga. Ia meminta potensi wisata pesisir dan ekonomi kreatif digarap secara serius agar sektor pariwisata dapat menjadi mesin ekonomi baru di luar sektor migas.
Sementara kepada Kepala BPKAD, Neni menegaskan pentingnya penatausahaan aset daerah yang tertib dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah, kata dia, harus mendukung efisiensi belanja tanpa mengabaikan dampak sosial bagi masyarakat.
“Pengelolaan keuangan harus rapi dan akuntabel, efisien dalam belanja, tetapi tetap memberi manfaat sosial yang maksimal,” jelasnya.
Kepada Kepala Bapenda, Neni menilai peran badan tersebut sangat strategis sebagai tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Ia meminta agar digitalisasi pajak daerah terus diperkuat, disertai perluasan basis pajak melalui inovasi yang berkelanjutan.
Untuk Kepala Dishub, Neni memberikan penugasan tegas terkait pembenahan transportasi publik dan penataan parkir. Ia menekankan tidak boleh lagi ada praktik parkir yang mengambil hak pejalan kaki, termasuk penggunaan trotoar sebagai area parkir.
“Permasalahan transportasi publik harus segera dituntaskan. Penataan parkir juga harus tegas, jangan sampai trotoar dipakai parkir,” tegasnya.
Di sektor komunikasi dan informatika, Neni meminta Diskominfo menjadi garda terdepan dalam mewujudkan konsep smart city. Keterbukaan informasi publik, penguatan keamanan siber, serta integrasi data satu pintu di lingkungan Pemkot Bontang menjadi fokus utama.
Adapun kepada Kepala DKUMPP, Neni menekankan pentingnya pendampingan serius terhadap UMKM agar mampu naik kelas dan memiliki daya saing tinggi. Produk lokal diharapkan tidak hanya bertahan di pasar daerah, tetapi mampu menembus pasar nasional hingga internasional.
Pelantikan dan penugasan ini menandai komitmen Pemkot Bontang untuk mendorong kinerja perangkat daerah yang lebih terarah, responsif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi pembangunan kota.
Penulis: Dwi S
Editor: Agus S
