BONTANG – Kuota haji Kota Bontang kembali terjun bebas. Pada tahun 2026, Bontang hanya kebagian sekitar enam puluh jamaah. Turun drastis dari kondisi normal 130–150 orang pada tahun-tahun sebelumnya.
Penurunan ini bukan disebabkan minimnya minat masyarakat, melainkan dampak langsung perubahan sistem penetapan kuota nasional yang kini sepenuhnya berbasis nomor urut pendaftaran, bukan lagi jatah per daerah.
Fluktuasi kuota haji tersebut membuat Bontang kembali berada pada situasi serupa masa pandemi Covid-19, ketika jumlah jamaah yang diberangkatkan juga menyusut tajam. Padahal, dalam tiga tahun terakhir kuota haji Bontang sempat kembali ke angka normal.
Penurunan kuota ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi, sekaligus mempertimbangkan kondisi internal penyelenggaraan haji nasional.
KUOTA NORMAL SEBELUM PANDEMI
Sebelum pandemi Covid-19 melanda, kuota haji Kota Bontang relatif stabil. Pada 2019, jumlah jamaah yang diberangkatkan mencapai 146 orang. Kisaran tersebut menjadi angka “normal” tahunan bagi Bontang, sejalan dengan pembagian kuota nasional ke daerah.
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Bontang, Najmuddin Tamini, menegaskan bahwa peningkatan kuota pascapandemi sejatinya bukan penambahan baru. “Bukan bertambah, sebenarnya hanya kembali ke kuota normal sebelum pandemi saja,” ujar Najmuddin.
Ia menjelaskan, sebelum pandemi, kuota haji Bontang berada di angka 146 jamaah. Saat pandemi, jumlah tersebut menyusut tajam menjadi sekitar 70 orang.
DUA TAHUN TANPA KEBERANGKATAN
Pada puncak pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji selama dua tahun berturut-turut, yakni pada 2020 dan 2021. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah perlindungan jamaah, seiring pembatasan ketat aktivitas ibadah haji di Arab Saudi.
Kedatangan jamaah haji dari luar Arab Saudi baru kembali dibuka pada 2022. Namun, pada tahun pertama pembukaan itu, kuota nasional masih dibatasi secara signifikan. Dampaknya, Kota Bontang hanya memperoleh jatah 71 jamaah haji pada 2022.
Setahun berselang, kondisi mulai membaik. Pada 2023, kuota haji Bontang kembali meningkat menjadi 133 jamaah. Jumlah tersebut naik lagi menjadi 150 jamaah pada 2024, lalu sedikit turun menjadi 145 jamaah pada 2025.
BERDASARKAN NOMOR URUT PENDAFTARAN
Situasi berubah kembali pada 2026. Kali ini, penurunan kuota bukan dipicu pandemi, melainkan perubahan sistem penetapan jamaah berangkat. Pemerintah pusat menerapkan sistem seleksi berdasarkan nomor urut pendaftaran secara nasional, dengan tetap mengacu pada kuota provinsi.
Najmuddin menjelaskan, jamaah yang diberangkatkan tidak lagi ditentukan berdasarkan kuota kabupaten/kota, melainkan murni berdasarkan urutan pendaftaran nasional.
“Misalnya, istri mendaftar dan mendapat nomor urut sekian. Suaminya mendaftar beberapa saat kemudian, tetapi dari daerah lain ada orang yang mendaftar sepersekian detik lebih dulu, maka nomor suaminya bisa terlewati,” jelasnya, Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, sistem ini mengacu pada jamaah yang telah lama mendaftar, khususnya mereka yang mendaftarkan diri sejak 2012. Untuk tahun 2026, dari total 3.007 kuota Provinsi Kalimantan Timur, hanya 72 nama asal Bontang yang masuk dalam daftar berhak berangkat.
“Dari 72 itu, hanya 62 yang dipastikan akan berangkat karena sudah melakukan pelunasan biaya haji sampai 9 Januari kemarin,” ungkap Najmuddin.
Dengan sistem baru ini, mulai 2026 tidak ada lagi kuota haji per daerah, dan seluruh pemberangkatan sepenuhnya mengikuti nomor urut pendaftaran nasional.
DAERAH LAIN JUGA TERDAMPAK
Bontang bukan satu-satunya daerah yang terdampak kebijakan tersebut. Sejumlah kabupaten/kota lain di Kaltim juga mengalami penurunan signifikan, seperti Kutai Timur dan Tenggarong yang biasanya memberangkatkan sekitar 400 hingga 500 jamaah, namun tahun ini hanya sekitar 160 orang.
Sebaliknya, daerah dengan jumlah pendaftar lama lebih banyak justru mengalami kenaikan. Samarinda memberangkatkan sekitar 1.100 jamaah, sementara Balikpapan sekitar 600 jamaah.
“Di wilayah itu banyak yang sudah lama mendaftar. Sistem ini dibuat supaya adil, sesuai dengan siapa yang lebih dulu mendaftar,” pungkas Najmuddin.
Penulis: Syakurah/Yusva Alam
Editor: Agus S
