JAKARTA — Adidaya Institute mengusulkan instrumen pengawasan publik bernama Rapor Negara atau Rapor Birokrasi untuk mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Gagasan ini ditawarkan sebagai alat kontrol yang sederhana namun strategis guna memastikan kebijakan tidak berhenti di atas kertas.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), Manajer Ekonomi Pembangunan Adidaya Institute Bramastyo B. Prastowo menjelaskan bahwa Rapor Negara dirancang untuk mengubah dukungan publik menjadi pengawasan yang substantif.
“Dengan kerangka Rapor Negara, dukungan publik menjadi dukungan yang cerdas: mendukung arah program, menuntut mutu pelaksanaan, dan memastikan lompatan kebijakan menghasilkan dampak. Perbedaan antara big push yang berhasil dan yang mengecewakan selalu terletak pada disiplin eksekusi dan kualitas birokrasi,” ujarnya.
Adidaya merumuskan enam indikator utama dalam Rapor Negara, yakni komando dan koordinasi lintas instansi, standar minimum layanan, satu data dan dashboard publik, pengadaan–logistik–biaya satuan, kesiapan sumber daya manusia di garis depan, serta pengawasan dan respons terhadap keluhan masyarakat.
Menurut Bramastyo, keberhasilan strategi Big Bang dan Big Push sangat ditentukan oleh mekanisme umpan balik atau feedback loop yang sehat. Pemerintah, kata dia, harus membuka ruang koreksi sejak awal agar evaluasi berjalan simultan dengan implementasi.
“Pemerintah harus terbuka terhadap informasi lapangan yang sebenar-benarnya, bukan laporan yang bersifat Asal Bapak Senang (ABS). Feedback loop yang sehat justru melindungi Presiden dari kegagalan kebijakan,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kualitas kabinet dalam memastikan strategi besar tersebut berjalan efektif. Para pembantu Presiden, menurutnya, harus memahami desain kebijakan sekaligus memiliki kapasitas eksekusi yang kuat.
“Presiden perlu memilih anggota kabinet yang paham strategi ini dan mampu mengeksekusi arah besar kerja Presiden secara konsisten,” pungkasnya. (MK)
Editor: Agus S
