SAMARINDA – Ketika lima fraksi di DPRD Kalimantan Timur ramai menyoroti dan mengevaluasi program Gratispol–Jospol dalam laporan reses, dua partai pengusung utama gubernur justru tidak menjadikannya isu sentral. Situasi ini memantik tanda tanya di ruang publik.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai sikap Fraksi Golkar dan Gerindra tersebut sebagai sebuah anomali dalam dinamika politik daerah.
“Ini aneh. Program prioritas, bahkan bisa dibilang mahkota politik gubernur, justru tidak menjadi sorotan utama di dua partai pendukungnya sendiri,” ujar akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) tersebut, Selasa (24/2/2026).
Menurut Castro, dalam logika politik yang lazim, partai pengusung seharusnya berada di garda terdepan, tidak hanya memberi dukungan, tetapi juga mengawal serta mengevaluasi program unggulan kepala daerah yang mereka usung. Ketika muncul keluhan publik, partai pendukung mestinya aktif menyerap aspirasi dan mendorong perbaikan implementasi.
Namun dalam laporan reses yang disampaikan, Golkar dan Gerindra justru lebih menekankan isu infrastruktur, pelayanan dasar, sektor pertanian hingga ancaman krisis pangan. Program Gratispol tidak terlihat sebagai agenda yang mendesak.
“Kalau program ini memang dirasakan manfaatnya secara luas, mestinya itu tercermin dalam laporan reses. Kalau tidak muncul sama sekali, publik berhak bertanya: apakah program ini benar-benar terasa? Atau justru tidak dianggap prioritas di tingkat kader?” sindirnya.
Castro melihat ada potensi jarak komunikasi antara kebijakan di level eksekutif dan dinamika politik di legislatif. Ia menyebut kondisi ini ambigu. Lima fraksi lain justru mendorong evaluasi Gratispol–Jospol, sementara dua partai pengusung utama tidak menempatkannya sebagai isu penting dalam forum resmi.
“Ini seperti ada dua arus. Yang bukan pengusung justru kritis dan minta evaluasi. Sementara yang pengusung terdepan malah tidak menjadikannya perhatian utama. Itu yang saya sebut anomali,” tegasnya.
Dalam pandangannya, simbol dan sikap politik memiliki makna. Ketika sebuah program tidak disebut dalam laporan resmi seperti reses, hal itu dapat dibaca sebagai sinyal tertentu—baik soal perubahan prioritas maupun lemahnya konsolidasi internal.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai situasi yang “aneh dan lucu” dalam konteks politik daerah. Sebab secara teori, partai pengusung memiliki kepentingan paling besar untuk memastikan keberhasilan program yang menjadi janji kampanye.
“Jangankan publik, kalau partai pendukungnya sendiri tidak menempatkan itu sebagai agenda prioritas, bagaimana kita berharap ada pengawalan serius?” katanya.
Di tengah besarnya alokasi anggaran dan tingginya ekspektasi publik terhadap Gratispol–Jospol, Castro menekankan bahwa yang diuji bukan hanya besaran dana, melainkan konsistensi politik dan kesungguhan pengawalan.
Baginya, tidak munculnya isu ini dalam laporan dua fraksi penguasa bukan sekadar persoalan teknis reses. Itu mencerminkan bagaimana komitmen politik dijalankan—atau mulai mengendur—di fase awal pemerintahan. (MK)
Editor: Agus S
