SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mendorong penataan tambatan resmi di alur Sungai Mahakam sebagai langkah memperkuat keselamatan dan ketertiban pelayaran di salah satu jalur transportasi air tersibuk di Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan sedikitnya dua titik tambatan tengah disiapkan, dengan lokasi berada di sekitar kawasan sebelum hingga sesudah Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu). Penambahan titik lain masih dimungkinkan sesuai kebutuhan teknis di lapangan.
“Kurang lebih ada dua titik. Nanti mungkin ada titik-titik lain yang mereka tentukan,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, penataan tambatan tidak hanya berkaitan dengan fasilitas sandar kapal, tetapi juga bagian dari pengaturan lalu lintas sungai agar aktivitas pelayaran lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.
Menurutnya, saat ini masih terdapat sejumlah tambatan yang beroperasi tanpa pengaturan resmi. Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama di sekitar objek vital seperti jembatan.
“Tujuannya menjaga keselamatan, ketertiban, dan keamanan pelayaran. Sehingga ke depan diharapkan tidak ada lagi insiden yang berkaitan dengan objek vital seperti jembatan,” katanya.
Selain itu, keberadaan tambatan resmi juga diharapkan dapat menutup ruang praktik tambatan ilegal yang selama ini muncul di sejumlah titik di Sungai Mahakam.
Hasanuddin menegaskan, pengelolaan tambatan nantinya akan dilakukan secara resmi melalui pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN), sehingga pengguna jasa pelayaran memperoleh kepastian layanan.
“Ke depan kita buat tambatan yang resmi sehingga ada kepastian hukum terhadap pengguna jasa pelayaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan tambatan tersebut juga membuka peluang pemberdayaan masyarakat sekitar, termasuk tenaga kerja lokal yang dapat dilibatkan dalam operasional di lapangan.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pelayaran yang lebih aman, tertib, dan terkelola dengan baik di Sungai Mahakam. (MK)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
