SANGATTA – Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali jadi sorotan. Hingga akhir Maret 2026, serapan belanja modal dinilai masih sangat rendah, bahkan nyaris tak bergerak. Padahal, dana transfer dari pemerintah pusat sudah mulai mengalir ke daerah.
Kondisi ini memantik kritik dari DPRD Kutim. Mereka menilai lambannya eksekusi anggaran berpotensi menghambat pembangunan serta menahan laju perputaran ekonomi di daerah.
Anggota DPRD Kutim, Faizal Rachman, menegaskan adanya ketimpangan antara dana yang diterima dengan realisasi belanja di lapangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, hingga Maret 2026 Kutim telah menerima sekitar Rp485 miliar dana transfer pusat.
Namun, belanja modal disebutnya masih belum berjalan signifikan.
“Ini menunjukkan pelaksanaan APBD kita masih jalan di tempat,” tegasnya, Rabu (1/4/2026).
Ia bahkan membandingkan dengan Jawa Barat yang mampu mencatat realisasi belanja modal hingga Rp585 miliar, meski belum menerima transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Faizal, kondisi ini harus segera dibenahi. Ia meminta pemerintah daerah tidak berlama-lama dalam menjalankan program yang telah disahkan dalam APBD.
“APBD itu bukan sekadar dokumen. Harus segera dieksekusi supaya pembangunan bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, mengakui percepatan serapan anggaran masih berproses. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketidakpastian jadwal transfer dana dari pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa memprediksi kapan transfer itu masuk. Itu yang menjadi tantangan,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan seluruh program telah memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Saat ini, tinggal menunggu percepatan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merealisasikan kegiatan di lapangan.
“Mudah-mudahan April ini sudah mulai berjalan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program yang telah direncanakan, meski ada potensi pergeseran anggaran yang menyebabkan keterlambatan.
“Kami pastikan program tetap berjalan, walaupun ada penyesuaian,” pungkasnya.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
