SANGATTA – Upaya menghadirkan sekolah rakyat di Kutai Timur (Kutim) mulai menunjukkan titik terang. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turun langsung meninjau lokasi yang disiapkan pemerintah daerah.
Sebelumnya, Bupati telah lebih dulu mengirim surat ke kementerian terkait usulan pembangunan sekolah rakyat. Langkah itu diperkuat dengan pertemuan langsung bersama menteri, yang kemudian berujung pada tindak lanjut peninjauan lapangan.
“Hari ini pihak Kementerian PU dari pusat sudah meninjau lokasi. Ini membuktikan arahan menteri benar-benar ditindaklanjuti,” ungkap Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi usai lakukan peninjuan lokasi.
Lahan seluas 8 hektare telah disiapkan untuk proyek tersebut. Secara umum, lahan dinyatakan siap karena berstatus clear and clean. Namun, ada sejumlah catatan penting dari pihak kementerian yang harus segera dipenuhi.
Di antaranya ketersediaan listrik, air bersih, akses jalan masuk, hingga pematangan lahan. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh infrastruktur dasar tersebut tersedia sebelum pembangunan dimulai.
“Yang paling ditekankan adalah pematangan lahan. Jadi saat kementerian mulai pembangunan, lahannya sudah benar-benar siap,” jelasnya.
Selain itu, peruntukan lahan yang sebelumnya direncanakan untuk Korpri akan dialihkan menjadi kawasan sekolah rakyat. Penyesuaian juga akan dilakukan pada aspek legalitas, termasuk sertifikasi lahan.
Untuk kapasitas sekolah, pemerintah pusat belum memberikan angka pasti. Namun, sebagai gambaran, pembangunan sekolah rakyat di Samarinda menelan anggaran hingga Rp250 miliar.
Jika terealisasi, nilai pembangunan di Kutai Timur diperkirakan berada di kisaran Rp200–250 miliar.
“Ini sangat menguntungkan. Daerah hanya menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung, sementara pembangunan ditanggung pusat,” tegasnya.
Program ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu, terutama yang berada di wilayah pedalaman yang selama ini masih minim akses pendidikan.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
