SAMARINDA – Rencana renovasi rumah jabatan serta ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan anggaran mencapai Rp25 miliar terus menuai sorotan. Di tengah kondisi ekonomi dan beragam kebutuhan masyarakat, tuntutan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah semakin menguat.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kebijakan renovasi tersebut dilandasi kebutuhan nyata. Ia menyebut rumah jabatan gubernur sudah puluhan tahun tidak ditempati, sehingga banyak bagian bangunan mengalami penurunan fungsi dan memerlukan perbaikan menyeluruh.
“Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi, baik dari sisi bangunan maupun fasilitas pendukungnya,” ujarnya.
Rudy juga memastikan bahwa proses penganggaran telah melalui tahapan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari pembahasan internal hingga persetujuan lintas lembaga.
“Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP, sesuai prosedur. Itu dianggarkan, dibahas bersama tim TAPD, kemudian dengan DPRD, dan juga disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama dalam proyek tersebut.
“Intinya semuanya transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Meski demikian, sorotan publik tidak hanya berhenti pada aspek legalitas. Sejumlah pengamat dan elemen masyarakat menilai pemerintah daerah perlu membuka rincian anggaran secara lebih detail, termasuk spesifikasi pekerjaan, tahapan pelaksanaan, hingga dasar perhitungan biaya.
Selain itu, efisiensi menjadi perhatian utama. Publik berharap penggunaan anggaran tetap mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Terkait besaran anggaran, Rudy menyebut aspek teknis akan dijelaskan lebih lanjut oleh tim terkait.
“Nanti teknisnya bisa ditanyakan ke tim TAPD,” singkatnya. (MK)
Penulis: Hanafi
Editor: Agus S
