Kepala Bappeda Tegaskan Tak Boleh Asal Bangun, Infrastuktur Harus Berdampak Nyata ke Masyarakat!

SANGATTA – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dipastikan tidak lagi sekadar mengejar fisik. Pemerintah menegaskan, setiap proyek harus memberi dampak nyata terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menekankan bahwa di tengah kondisi APBD yang mengalami penurunan, pemerintah tidak punya ruang untuk membangun secara serampangan.

“Bukan asal bangun. Infrastruktur harus tepat sasaran, terutama yang menunjang mobilisasi barang,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pihaknya menargetkan alokasi anggaran infrastruktur berada di kisaran 30 hingga 40 persen. Namun, angka tersebut tetap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

Di sisi lain, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dengan alokasi minimal 20 persen, sesuai ketentuan yang bersifat wajib. Sementara sektor lain, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM), disusun berdasarkan skala prioritas.

“Kalau pendidikan sudah jelas mandatory 20 persen. Nah, yang lain kita sesuaikan berdasarkan evaluasi dan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Januar menjelaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur kini difokuskan pada kawasan yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, khususnya distribusi barang.

Baca Juga:  Bus Pariwisata Hantam Tiang di Untung Suropati

“Dengan kondisi anggaran seperti sekarang, kita harus pilih yang benar-benar berdampak. Infrastruktur yang bisa menggerakkan ekonomi itu yang diprioritaskan,” tambahnya.

Tak hanya mengandalkan APBD, pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut akan diselaraskan dengan hasil Musrenbang agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Program perusahaan harus sinkron dengan perencanaan daerah. Jadi apa yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Saat ini, skema kerja sama tersebut masih dalam tahap perumusan dan akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan resmi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.

Selain infrastruktur, penguatan SDM juga menjadi perhatian serius. Pemerintah menilai kualitas SDM menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Kalau SDM kita kuat, kreatif, otomatis pergerakan ekonomi juga ikut tumbuh,” katanya.

Untuk itu, program peningkatan kapasitas SDM akan diarahkan pada pemberian beasiswa serta pelatihan industri hilir, terutama bagi sektor pertanian.

“Ke depan, kita dorong masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, tapi juga produk olahan yang punya nilai tambah,” pungkasnya.

Baca Juga:  Praktis! Zakat Kini Bisa Drive Thru di Kampung Ramadan Samarinda

Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam

Disclaimer

Redaksi Radarbontang.com tunduk pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Setiap berita yang dipublikasikan adalah hasil kerja jurnalistik. Hak jawab dan hak koreksi dapat diajukan melalui email: redaksi@radarbontang.com.