SAMARINDA — Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur terus menggalang kekuatan menjelang aksi besar yang direncanakan pada 21 April 2026. Kali ini, dukungan datang dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) yang mewakili para pengemudi ojek online (ojol) di Kaltim.
Koordinator AMKB, Lukman, menegaskan bahwa pihaknya siap menurunkan massa dalam aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Gubernur Kaltim yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
“Tentunya gubernur harus bekerja atas nama masyarakat, bukan atas nama keluarga. Kebijakan yang diambil harus melalui mekanisme yang benar,” tegas Lukman dalam konferensi pers di Posko Aliansi, Jalan S. Parman, Samarinda, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, isu nepotisme yang mencuat menjadi perhatian serius, karena berpotensi memicu persoalan yang lebih besar seperti korupsi dan ketimpangan ekonomi.
Ia menilai dampak kebijakan pemerintah daerah turut dirasakan langsung oleh para pengemudi ojek online, terutama dalam menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada berkurangnya jumlah pesanan.
“Ekonomi daerah terganggu, daya beli masyarakat menurun. Kami sebagai ojol yang bergantung pada aktivitas harian tentu sangat merasakan dampaknya,” ujarnya.
Lukman juga menyoroti ketidakpastian sejumlah program pemerintah yang menyentuh masyarakat, termasuk jaminan sosial dan bantuan pendidikan.
“Sebagian dari kami punya keluarga, anak, dan harapan terhadap kebijakan pemerintah. Tapi kalau tata kelola tidak sehat, tentu berdampak ke semua,” tambahnya.
Ia menyebut, aksi 21 April nanti berpotensi mengganggu layanan transportasi online di Samarinda. Meski keputusan mematikan aplikasi diserahkan kepada masing-masing pengemudi, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dipastikan akan mempengaruhi aktivitas harian.
“Dengan bergabungnya mahasiswa, buruh, dan masyarakat, tentu aktivitas ojol juga akan terdampak,” katanya.
Aksi tersebut diproyeksikan menjadi salah satu gelombang demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa waktu terakhir, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan tuntutan serupa. (MK)
Penulis: Abika Ramadhan
Editor: Agus S
