SANGATTA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) angkat bicara terkait isu yang menyeret seorang oknum pegawainya. Dugaan kasus yang dikaitkan dengan orientasi seksual sesama jenis itu mencuat setelah beredarnya unggahan di media sosial.
Dalam unggahan tersebut, terlihat seorang pria yang disebut sebagai pegawai DPPKB tengah berpelukan dengan pria lain. Konten itu pun viral dan menjadi sorotan publik, sekaligus dinilai berdampak pada nama baik institusi.
Sekretaris DPPKB Kutim, Jumran, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi persoalan tersebut. Ia memastikan, jika terbukti bersalah, oknum yang dimaksud tidak akan mendapat perlindungan.
“Secara sikap, DPPKB tidak akan melindungi atau memberikan dukungan. Harus tegas dan diusut tuntas,” tegasnya, Selasa (14/4/2026).
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPPKB telah menyurati Bupati Kutai Timur. Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah instansi, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Inspektur Jenderal Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), gubernur, hingga lembaga terkait penanganan AIDS.
“Kami ingin DPPKB bersih dari hal seperti itu. Karena itu kami sudah menyampaikan surat ke Pak Bupati,” ujarnya.
Jumran mengakui, isu tersebut mencoreng citra lembaga. Terlebih, DPPKB merupakan instansi yang berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Ini bukan hanya persoalan pribadi, tetapi juga menyangkut nama dinas dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan kedisiplinan pegawai sempat disinggung saat kunjungan Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kalimantan Timur ke Kutim dalam agenda monitoring dan pembinaan tenaga penyuluh KB/PLKB.
“Hal-hal kecil saja bisa diberi sanksi, apalagi yang seperti ini,” tambahnya.
Dampak isu tersebut turut dirasakan di lapangan, khususnya pada Program Generasi Berencana (Genre) yang menyasar kalangan remaja. Bahkan, rapat koordinasi yang digelar pada Maret lalu tidak dihadiri satu pun peserta.
“Sampai sore tidak ada satu pun peserta yang hadir. Kemungkinan karena dilarang orang tua akibat isu yang muncul,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya menduga terdapat korban dalam kasus tersebut. Namun hingga kini, belum ada laporan resmi yang masuk. Sementara itu, tindakan terhadap oknum yang dimaksud masih menunggu proses dan sebelumnya menjadi kewenangan kepala dinas.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
