TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, melantik 19 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Jumat (8/5/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Pendopo Odah Etam itu terdiri dari 18 pejabat struktural dan satu pejabat fungsional.
Dalam sambutannya, Aulia menegaskan jabatan bukan sekadar penghargaan ataupun fasilitas birokrasi, melainkan amanah yang harus dibayar dengan kerja nyata untuk masyarakat.
“Kami menjamin, naiknya jabatan Bapak-Ibu sekalian, tidak ada satupun kompensasi yang kami harapkan selain pengabdian Bapak-Ibu sekalian kepada masyarakat,” tegasnya.
Aulia juga mengingatkan seluruh pejabat agar tidak menjadikan pelantikan sebagai seremoni biasa. Ia meminta para ASN yang baru dilantik benar-benar menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, masa efektif pemerintahan saat ini hanya tersisa sekitar empat tahun sehingga seluruh perangkat daerah diminta bergerak cepat menjalankan program dan turun langsung melihat kebutuhan masyarakat.
Ia bahkan secara tegas mempersilakan pejabat yang merasa tidak mampu bekerja optimal untuk mundur dari jabatan.
“Kalau Bapak-Ibu sekalian tidak sanggup untuk jadi piawai, silakan lambaikan tangan dan mengundurkan diri. Jangan menjadi beban untuk organisasi pemerintah daerah Kukar,” ujarnya.
Peringatan keras itu menjadi penekanan utama dalam pelantikan pejabat kali ini. Aulia mengaku tidak ingin ada aparatur yang hanya menikmati jabatan tanpa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Saya tidak akan menolerir pegawai-pegawai yang hanya mau dilayani. Tugas kita sekarang adalah bagaimana kita melayani masyarakat,” katanya.
Ia juga meminta pejabat kecamatan dan aparatur di wilayah lebih aktif turun langsung ke lapangan karena masyarakat kini dinilai semakin kritis terhadap kerja pemerintah.
“Masyarakat sekarang sudah sangat melek dengan kerja-kerja kita. Mereka tidak harus menunggu hasil kinerja kita, akan tetapi masyarakat hari ini mereka ingin melihat kerja-kerja,” lanjutnya.
Selain itu, Aulia turut menyinggung dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menurutnya tidak bersifat mutlak dan masih dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Dokumen perencanaan kita bukanlah kitab suci yang tidak bisa diubah dan kita bisa ubah jika tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat,” tegasnya.
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat strategis turut bergeser. Di antaranya Mauritz Silalahi yang dilantik sebagai Direktur RSUD AM Parikesit Kukar dan Ismi Mufiddah sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kukar.
Selain itu, Muhammad Iryanto dipercaya menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar.
Beberapa pejabat lain yang turut dilantik di antaranya Slamet Hadiraharjo, Erry Suparjan, serta Ahmad Husaeni.
Pelantikan juga mencakup sejumlah pejabat teknis di lingkungan Pemkab Kukar sebagai bagian dari penguatan birokrasi dan percepatan pelayanan publik di daerah. (MK)
Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S
