TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai memperketat pengawasan distribusi bantuan sosial di tengah kekhawatiran potensi penyalahgunaan bantuan di tingkat masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, bahkan meminta pemerintah desa ikut turun tangan mengawasi pemanfaatan bantuan agar benar-benar diterima dan digunakan oleh warga yang berhak.
Hal itu disampaikan Aulia saat menyerahkan Bantuan Permakanan Tahun 2026 bagi penyandang disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Tenggarong, Rabu (13/5/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kukar juga menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk kelompok tani serta bantuan bagi veteran.
Aulia mengatakan bantuan sosial diprioritaskan bagi kelompok rentan yang masuk kategori desil satu hingga desil tiga sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
“Kepada penyandang disabilitas, veteran, dan juga anak terlantar yang masuk dalam desil satu sampai desil tiga. Harapan kita memang intervensi ini kita lakukan agar tidak ada warga masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak bisa makan karena tidak memiliki bahan makanan pokok,” ujar Aulia.
Namun di balik penyaluran bantuan tersebut, Aulia menyoroti pentingnya pengawasan agar bantuan tidak disalahgunakan maupun tidak tepat sasaran.
“Kita berharap bantuan-bantuan ini memang dikonsumsi oleh orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut,” katanya.
Menurutnya, kepala desa memiliki peran penting untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan program pengentasan kemiskinan.
“Maka kita berharap desa dan kepala desa bisa ikut mengawasi penggunaan bantuan ini. Karena kita menginginkan warga masyarakat benar-benar bisa menikmati bantuan yang kita berikan,” tegasnya.
Selain penyaluran bansos, Pemkab Kukar juga memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.
Sebanyak 17 unit Alsintan bantuan dari Kementerian Pertanian disalurkan kepada kelompok tani di Kukar. Bantuan tersebut disebut berasal dari hasil advokasi anggota DPR RI Dapil Kaltim, Budisatrio Djiwandono.
Aulia mengatakan pemerintah daerah fokus memperkuat infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi, sementara pemerintah pusat membantu dari sisi alat pertanian.
“Ini sangat berguna untuk warga petani kita. Kami fokus pada jalan usaha tani dan irigasi, sementara dari pusat membantu peralatan pertaniannya,” ujarnya.
Menurut Aulia, strategi pengentasan kemiskinan di Kukar tidak hanya bertumpu pada bantuan langsung, tetapi juga pemberdayaan masyarakat usia produktif agar mampu mandiri secara ekonomi.
Program Kukar Siap Kerja dan Klinik Wirausaha Mandiri disebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.
“Kalau pengentasan kemiskinan itu kakinya cuma dua, yaitu charity dan empowerment,” kata Aulia.
“Bagi yang masih bisa bekerja, kita berdayakan melalui program Kukar Siap Kerja dan Klinik Wirausaha Mandiri. Kita berdayakan melalui program pelatihan,” tutupnya. (MK)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S
