BONTANG– Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) telah mengalokasikan anggaran Rp 900 juta untuk pengadaan speed boat, yang nantinya digunakan untuk mendukung kegiatan di wilayah pesisir Bontang.
Hal ini mencuat setelah Komisi I DPRD Bontang melakukan rapat dengar pendapat dengan DPPKB, Senin (15/8/2022).
Ditemui usai rapat, anggota Komisi I Maming mengatakan, pengadaan speed boat memang sudah seharusnya dilakukan untuk membantu kerja DPPKB. Agar lebih efektif, Maming menyarankan, DPPKB mengajak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terutama menyangkut guru yang mengajar di wilayah pesisir pulau di Bontang.
“Kami menyarankan untuk bisa digunakan bersama dengan dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi nanti Komisi I juga akan memfasilitasi, karena kebetulan Disdikbud mitra kami. Nanti kami komunikasikan juga supaya operasionalnya bisa dikerjasamakan,” jelasnya.
Sekretaris DPPKB, Srie Mariyatini mengatakan, DPPKB rutin melakukan penyuluhan mengenai KB ke wilayah pesisir seperti di pulau-pulau luar Bontang. Selain itu, DPPKB juga melaksanakan penanganan stunting yang ada di pesisir.
“Sudah lelang lewat ULP/UKPBJ. Sudah berkontrak, tinggal menunggu barang datang (speed boat),” kata Srie Mariyatini. (yah)
