SAMARINDA — Anggaran laundry atau cuci perlengkapan rumah tangga Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2026 sebesar Rp450 juta yang viral di media sosial menuai perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, meluruskan bahwa dana tersebut bukan diperuntukkan khusus untuk mencuci pakaian kepala daerah.
Astri menjelaskan bahwa anggaran tersebut sebenarnya dialokasikan untuk kebutuhan operasional enam gedung di kompleks Kantor Gubernur Kaltim, termasuk rumah jabatan yang digunakan secara aktif sepanjang tahun.
“Memang di Rencana Umum Pengadaan (RUP) tertulis belanja laundry kepala daerah, tetapi itu hanya nomenklatur. Penggunaannya untuk kebutuhan rumah tangga di gedung-gedung rumah jabatan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Adapun enam gedung yang dimaksud berada di kawasan perkantoran gubernur, yakni Gedung Utama atau Pusat Administrasi yang terdiri dari dua bangunan, Lamin Etam (rumah jabatan gubernur), Olah Bebaya, Odah Etam, guest house untuk tamu, serta mushola.
Menurut Astri, gedung-gedung tersebut menjadi pusat berbagai kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Setiap hari, fasilitas itu digunakan untuk acara resmi, pertemuan organisasi, hingga kegiatan masyarakat umum.
Berbagai perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan tersebut, seperti karpet, gorden, bed cover, dan taplak meja jamuan, memerlukan perawatan rutin melalui jasa laundry.
Ia menambahkan, kebutuhan tersebut meningkat sejak diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran. Banyak kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan di hotel kini dialihkan ke gedung rumah jabatan.
“Sekarang kegiatan seremonial dan pertemuan tidak lagi dilaksanakan di hotel. Kami juga tidak memungut biaya dari masyarakat yang menggunakan fasilitas itu,” jelasnya.
Astri menegaskan bahwa anggaran Rp450 juta tersebut merupakan estimasi kebutuhan selama satu tahun untuk menunjang operasional enam gedung, bukan untuk kepentingan pribadi gubernur.
Meski demikian, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran seiring dengan kebijakan efisiensi yang berjalan.
“Jadi, tidak benar jika disebut anggaran laundry kepala daerah Rp450 juta untuk kepentingan pribadi. Anggaran itu digunakan untuk sarana dan prasarana di enam gedung besar selama satu tahun. Nilainya memang demikian, tetapi ke depan akan kami evaluasi kembali sesuai kebijakan efisiensi,” tutupnya. (MK)
Penulis: Hadi Winata
Editor: Agus S
