NUSANTARA – Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi prioritas pembangunan nasional pada 2026. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan anggaran besar mencapai Rp10,89 triliun—melonjak 106,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp382,55 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan hunian.
Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (19/11/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun 22 tower baru atau 743 unit rumah yang tersebar di IKN dan sejumlah daerah otonomi baru (DOB).
Selain pembangunan hunian, Kementerian PKP juga menganggarkan Rp155,85 miliar untuk penataan kawasan kumuh seluas 225 hektare di 15 lokasi. Sebanyak Rp36 miliar dialokasikan untuk penyediaan 3.000 unit fasilitas sanitasi, sementara Rp242,20 miliar akan digunakan untuk membangun 607 unit rumah bagi korban bencana serta persediaan panel RISHA.
Tidak hanya itu, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) turut digelontorkan melalui anggaran Rp29,08 miliar, yang mencakup 2.007 unit untuk mendukung infrastruktur di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
Menteri Ara menegaskan bahwa lonjakan anggaran tahun depan difokuskan untuk memperluas jangkauan layanan terutama kepada masyarakat kecil. Ia memastikan bahwa pelaksanaan program tetap dikawal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai arahan Presiden.
“Pelaksanaan program akan tetap dikawal dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai arahan presiden,” jelasnya.
Anggaran besar untuk IKN disiapkan guna mempercepat kesiapan hunian ASN seiring pembangunan kantor pemerintahan. Alokasi ini juga memperkuat upaya pemerintah dalam menyediakan hunian vertikal yang efisien di wilayah administratif baru.
Menteri Ara meminta dukungan penuh DPR RI agar seluruh program prioritas 2026 dapat berjalan optimal.
“Ini bukan hanya soal pembangunan rumah, tapi tentang membangun masa depan rakyat kecil agar hidup lebih layak, sehat, dan sejahtera,” tegasnya.
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pada 2026 sejumlah tower hunian ASN akan mulai dikerjakan oleh Kementerian PKP, termasuk tower khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Oleh Kementerian PKP. Oke. Termasuk nanti ada yang untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Basuki.
Pada tahap kedua pembangunan IKN ini, pekerjaan besar digarap bersama oleh Kementerian PUPR, Kementerian PKP, dan Otorita IKN (OIKN). (MK)
Editor: Agus S
