BONTANG – Kota Bontang meraih penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) di Merapi Grand Ballroom-PRPP Semarang, Jumat (28/6/34).
Penghargaan tersebut diterima Wali Kota Bontang, Basri Rase saat menghadiri Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 Tahun 2024.
Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) diberikan atas dasar penghargaan tertinggi dari Pemerintah Pusat melalui BKKBN RI kepada kabupaten/kota yang dinilai memilik dharma bakti tinggi pada program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Basri Rase menyampaikan, pentingnya partisipasi aktif seluruh masyarakat Kota Bontang dalam menjalankan program pengendalian biaya seperti perencanaan keluarga, penyuluhan kesehatan reproduksi, dan perencanaan keluarga.
“Menurunkan angka stunting, membangun keluarga yang bahagia tidak bisa digerakkan hanya dari pemerintah daerah, butuh partisipasi dan kolaborasi berbagai pihak,” ungkap Wali Kota.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bontang, Bambang Sri Mulyono mengungkapkan, bahwa berdasarkan data penimbangan tahun lalu 21persen, data diposyandu per Sabtu (29/6) 24) ini adalah 19,1 persen.
Ia menjelaskan, bahwa 19.1 persen itu berdasarkan penimbangan serentak yang sedang dilaksanakan dan sudah mencakup 68 persen bayi atau balita di Bontang.
Persentase tersebut biasanya tidak akan lebih dari 19 persen bahkan bisa jadi berkurang, karena mereka juga melakukan ‘cleaning’ dimana pembersihan data ganda atau yang NIKnya tidak ada.
“Malah bisa kurang dari 19 kalau data sudah diambil di atas 60 persen, data ini akan bertambah tiap waktu, karena petugas posyandu update terus, bisa jadi nanti malam sudah 70 persen bayi didata,” ujarnya saat dihubungi.
Hal ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan data dari survei kesehatan Indonesia yang mencapai 27 persen, “Kalau penimbangan sendiri sudah pasti lebih akurat,” tambahnya.
Adapun bayi yang belum bisa mereka jangkau adalah bayi-bayi yang tinggal di wilayah perumahan perusahaan, dikarenakan mereka lebih memilih langsung ke rumah sakit atau klinik swasta dibandingkan posyandu.
“Dinkes nanti akan koordinasi dengan rumah sakit klinik untuk mengisi data bayi-bayi tersebut,” jelasnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam
