SAMARINDA – Menyusutnya postur APBD Kota Samarinda dari sekitar Rp5,8 triliun menjadi lebih dari Rp3 triliun pada 2026 mendorong Pemerintah Kota Samarinda menerapkan kebijakan efisiensi ekstrem. Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat dipangkas signifikan agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan.
Usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Samarinda dalam rangka HUT ke-358 Kota Samarinda, Kamis (22/1/2026), Andi Harun menyampaikan bahwa efisiensi difokuskan pada belanja rutin, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial.
Salah satu langkah yang diambil adalah pembatasan ketat anggaran perjalanan dinas. Jika sebelumnya anggaran perjalanan dinas Sekretariat Kota bisa mencapai Rp10 miliar, kini total anggaran perjalanan dinas seluruh OPD Pemkot Samarinda dipatok hanya sekitar Rp7 miliar.
“Perjalanan dinas benar-benar diseleksi. Kalau sifatnya seremonial, pasti tidak kami setujui, kecuali yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik,” ujar Andi Harun.
Pemangkasan paling besar terjadi pada anggaran makan dan minum. Menurut Andi Harun, belanja konsumsi dipotong hingga sekitar 80 persen. Rapat-rapat internal pemerintah tidak lagi disertai penyediaan konsumsi, kecuali untuk kegiatan tertentu yang melibatkan tamu dari luar daerah.
“Anggaran makan minum dipangkas sekitar 80 persen. Tahun lalu nilainya bisa lebih dari Rp90 miliar untuk satu pemerintah kota, sekarang tersisa sekitar 20 persen dan itu pun sangat selektif penggunaannya,” katanya.
Efisiensi juga diterapkan pada peringatan HUT Kota Samarinda. Tahun ini, Pemkot meniadakan upacara besar di lapangan yang biasanya menyedot anggaran antara Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.
“Satu miliar itu bisa untuk rehabilitasi jalan sekitar 500 sampai 600 meter. Jadi belanja seremonial kami alihkan untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” jelasnya.
Meski APBD 2026 turun hampir Rp2 triliun dibanding tahun sebelumnya, Andi Harun optimistis kebijakan penghematan ini akan memperkuat fondasi fiskal daerah ke depan. Ia menegaskan, pola belanja hemat akan menjadi standar baru dalam pengelolaan keuangan daerah, bukan sekadar kebijakan sementara.
“Di 2027, meskipun APBD kembali normal, bukan berarti kita kembali ke pola lama. Standar berhemat ini akan terus dipakai. Belanja harus berdampak, dan jika ada sisa akan menjadi SiLPA untuk memperkuat APBD tahun berikutnya,” pungkasnya.
Dengan strategi tersebut, Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya menjaga prioritas pelayanan dasar masyarakat di tengah keterbatasan anggaran, tanpa membebani publik dengan belanja birokrasi yang tidak esensial. (MK)
Editor: Agus S
