JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, ke Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026), untuk membahas sejumlah isu strategis di sektor energi dan pertambangan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyoroti perkembangan harga minyak mentah dunia yang dinilai berdampak langsung terhadap Indonesian Crude Price (ICP). Dinamika harga global itu disebut memiliki konsekuensi besar terhadap kebijakan energi nasional dan penerimaan negara.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembahasan bersama Presiden mencakup langkah antisipasi pemerintah terhadap perubahan harga minyak dunia, sekaligus penataan sektor pertambangan ke depan.
“Membahas beberapa perkembangan, termasuk yang pertama adalah harga crude BBM terhadap ICP. Yang kedua juga kita membahas tentang penataan tambang ke depan yang harus dimiliki oleh sebagian besar kepemilikannya oleh negara dan itu terkait dengan implementasi daripada Pasal 33,” ujarnya.
Selain membahas sektor migas, pemerintah juga mulai menyiapkan arah baru pengelolaan tambang nasional dengan memperbesar porsi kepemilikan negara terhadap sumber daya strategis.
Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Bahlil menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah formula untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor energi dan pertambangan, baik dari proyek yang telah berjalan maupun pengembangan baru.
“Itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal dan ini kita akan menggunakan contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita,” katanya.
Menurutnya, pola kerja sama yang selama ini diterapkan di sektor migas berpotensi diterapkan pula dalam pengelolaan tambang.
“Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan kita coba exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta,” lanjut Bahlil.
Melalui skema tersebut, pemerintah ingin menciptakan keseimbangan antara keterlibatan swasta dengan penguatan posisi negara dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Presiden Prabowo disebut menekankan bahwa arah kebijakan energi dan pertambangan ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan nilai tambah, kedaulatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah juga menilai sektor energi dan pertambangan memiliki posisi strategis dalam menopang ketahanan ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi harga energi global yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir. (MK)
Penulis: Fajri
Editor: Agus S
