Oleh: Erni Hafsoh
Pada pertengahan September 2025, Kota Bontang kembali diterjang banjir besar. Data dari ADINet mencatat, 4.699 jiwa terdampak dan 1.635 rumah terendam. Kawasan terdampak meliputi Kelurahan Api-Api, Guntung, Gunung Elai, Gunung Telihan, Kanaan, hingga Satimpo.
Di Perumahan Bontang Permai RT 07, ketinggian air bahkan mencapai perut orang dewasa, memaksa ratusan warga mengungsi ke masjid. Jalan utama seperti Imam Bonjol dan Brokoli Raya lumpuh akibat genangan. Turap yang baru selesai 70 persen gagal menahan luapan air. Sementara itu, pemerintah daerah sibuk melakukan peninjauan lapangan, tanpa solusi tuntas yang bisa mencegah banjir berulang.
Fenomena ini sejatinya bukan hal baru. Setiap tahun, banjir seolah menjadi langganan warga Bontang. Polanya pun berulang, hujan deras mengguyur, saluran drainase tak mampu menampung, kawasan resapan air menyusut drastis, lalu ribuan rumah terendam.
Menyalahkan cuaca semata jelas menyederhanakan masalah. Sesungguhnya, bencana ini adalah buah dari tata kelola lingkungan yang rusak akibat sistem kapitalisme.
Kapitalisme memandang alam hanya sebagai komoditas. Hutan dibabat, rawa ditimbun, sungai dipersempit, dan kawasan resapan dialihfungsikan demi kepentingan industri serta properti. Semua dilakukan demi keuntungan jangka pendek pemilik modal. Bahkan seringkali dengan restu regulasi. Proyek pembangunan yang seharusnya melindungi rakyat malah dijalankan secara parsial. Turap, drainase, atau tanggul lebih sering menjadi proyek seremonial ketimbang solusi menyeluruh. Pemerintah daerah pun tampak tak berdaya di hadapan kepentingan korporasi besar.
Hasilnya bisa ditebak. Ketika banjir datang, rakyatlah yang harus menanggung kerugian. Rumah rusak, harta benda hilang, kesehatan terganggu, bahkan ada yang kehilangan nyawa. Sementara itu, industri dan pemilik modal tetap berjalan seperti biasa. Inilah wajah asli kapitalisme: keuntungan diprioritaskan, risiko dibebankan pada rakyat kecil.
Islam memandang alam secara berbeda. Manusia ditetapkan sebagai khalifah di bumi, dengan kewajiban menjaga keseimbangan ciptaan Allah. “Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya” (QS. Al-A‘raf: 56). Eksploitasi berlebihan dan pengabaian lingkungan adalah bentuk kezaliman yang jelas dilarang.
Dalam Islam, sumber daya vital seperti air, hutan, dan tanah luas bukan milik individu atau korporasi, melainkan milik umum yang harus dikelola negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Negara wajib memastikan bahwa pengelolaan alam membawa maslahat, bukan sekadar profit. Pembangunan kota pun diarahkan untuk menjamin keselamatan rakyat, bukan sekadar untuk kepentingan elektoral atau proyek jangka pendek. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan tata kelola Madinah yang memperhatikan aliran air, tata ruang, dan kebersihan, sehingga lingkungan tetap terjaga.
Banjir adalah alarm keras bahwa kapitalisme telah gagal menjaga keseimbangan alam. Selama alam dipandang hanya sebagai komoditas dan negara menjadi pelayan modal, rakyat akan terus menjadi korban banjir, longsor, dan bencana berulang.
Islam menawarkan paradigma yang berbeda. Alam adalah amanah, rakyat adalah prioritas, dan pembangunan diarahkan untuk maslahat, bukan profit. Jika prinsip ini diterapkan, banjir tak akan lagi menjadi rutinitas tahunan, melainkan bencana yang bisa dicegah.
Kini pilihan ada di tangan kita. Terus bertahan dalam sistem yang terbukti gagal, atau kembali pada aturan Allah yang menjamin keselamatan manusia dan kelestarian alam. (*)
