SAMARINDA – Tidak semua jalan di Kaltim berstatus jalan provinsi (kewenangan provinsi). Sebagian merupakan kewenangan pusat atau status jalan nasional. Sebagian jalan yang rusak dan hancur adalah jalan nasional. Lantas apakah Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi berdiam diri dengan kondisi itu?
“Jalan nasional itu murni kewenangan pusat. Tapi Pak Gubernur tidak pernah berhenti berjuang meminta agar usulan Kaltim disegerakan. Apa yang beliau minta disegerakan? Ya, penanganan seluruh jalan nasional. Terutama yang rusak-rusak itu,” ungkap Kepala Dinas PUPR dan Pera Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Ahad (27/11/2022).
Beberapa jalan nasional yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja dan banyak dikeluhkan antara lain jalur Sangatta – Kaliorang, Tenggarong (Kutai Kartanegara) – Barong Tongkok (Kutai Barat). Jalur Samarinda – Bontang, dan Bontang – Sangatta.
Perjuangan Gubernur Isran Noor agar pusat menyegerakan kemantapan jalan nasional di Kaltim dilakukan dalam banyak kesempatan. Salah satunya dalam forum para gubernur yang juga dihadiri Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa. Begitu pun saat rapat-rapat bersama Presiden Joko Widodo.
Nanda menyebutkan, tidak sedikit dari permintaan Gubernur Isran Noor yang ditindaklanjuti pusat. Antara lain jalan pendekat Jembatan Pulau Balang dari sisi Balikpapan. Sekarang kelanjutan proyek jalan yang menghubungkan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan melalui Jembatan Pulau Balang itu sudah diambil alih pemerintah pusat.
“Alhamdulillah. Itu kalau daerah sendiri yang melanjutkan pasti berat. Pembebasan lahan saja bisa mencapai Rp300 miliar. Belum lagi pembangunan fisik bisa mencapai Rp1 triliun lebih,” ungkap Nanda.
Pemerintah pusat juga terus melakukan perbaikan jalan Samarinda – Bontang dengan beton dan aspal. Sebagian besar kondisinya saat ini sudah lebih baik, meski sebagian masih dalam proses pekerjaan. Demikian pula untuk jalur ke Kutai Barat. Tahun ini APBN juga terus digelontorkan untuk peningkatan kualitas jalan di kawasan itu.
Beberapa waktu lalu sambung Nanda, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim Junaidi menyampaikan target 2024 jalan nasional di Kaltim 90 persen mantap. Posisi sekarang masih 82 persen.
“Jadi semua tidak ujug-ujug. Tapi disuarakan oleh Pak Gubernur. Sebab kalau menunggu daerah menyelesaikan sendiri, pasti sulit. Pak Gubernur itu terus berjuang untuk rakyatnya,” tegas Nanda.
Perhatian besar Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi juga diberikan untuk pembangunan jalan di kawasan perbatasan dengan membangun jalan dan puluhan jembatan.
“Untuk ruas jalan Tering (Kutai Barat) – Ujoh Bilang (Mahakan Ulu) total penanganan tahun 2019 – 2021 dalam bentuk perkerasan aspal 24,93 km, cut/fill dan timbunan pilihan 14,36 km. Kita juga bangun 6 jembatan panel,” jelas Nanda.
Total alokasi anggaran untuk penanganan 2019 – 2021 sisi Kutai Barat, pembangunan jalan sebesar Rp119,3 miliar dan pembangunan jembatan Rp23,2 miliar. Total Rp142,5 miliar.
Alokasi juga dikucurkan untuk pembangunan jalan dari Mahulu untuk ruas jalan Ujoh Bilang – Long Bagun – Long Pahangai. Total penanganan jalan tahun 2015 – 2021 berupa cut/fill dan timbunan pilihan sepanjang 89,50 km. Total penanganan jembatan tahun 2015 – 2021 terdapat 20 titik (bailey) jembatan panel. (adpim/adv/diskominfokaltim)
