spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Bawaslu RI Pilih Tunggu Keputusan Hukum Penundaan Pemilu 2024

BONTANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI memilih menunggu keputusan hukum, terkait informasi yang sedang marak dibahas, penundaan pemilu 2024 oleh PN Jakarta Pusat.

Hal itu diungkapkan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, Totok Hariyono, saat menjadi pemateri di bimtek penyelesaian sengketa proses pemilu bagi seluruh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Senin (6/3/2023) di Hotel Bintang Sintuk.

Dikatakan Totok, sikap bawaslu adalah menghormati dan menghargai para pihak yang sedang mencari upaya hukum.

“Kami menghargai KPU, kami menghargai putusan pengadilan PN Jakarta Pusat. Kami juga menghargai Partai Prima yang sedang melakukan upaya hukum. Silahkan prosesnya berlanjut,” kata Totok saat diawancara awak media usai pembukaan bimtek.

Bawaslu RI akan tetap melanjutkan tahapan yang sudah berjalan, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lantaran menurut Totok, Indonesia adalah negara hukum, sehingga semuanya harus berdasarkan hukum. Bukan berdasarkan kesewenangan atau kekuasaan.

“Semuanya harus ada tahapan-tahapan hukumnya. Tidak bisa seenaknya,” tegasnya.

Baca Juga:   Kadir Tappa Minta Pemprov Carikan Solusi Masalah Antrean Solar

Ditambahkannya, Bawaslu, KPU, DKPP itu adalah pelaksana UU. Jadi melaksanakan peraturan perundangan-undangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Bawaslu tak bisa berandai-andai terhadap permasalahan ini. Apa yang sudah ditetapkan oleh negara itulah yang akan Bawaslu laksanakan.

“Karena kita memang pelaksana UU. Jadi sikap kami menunggu keputusan hukum,” pungkasnya.

Mengutip Kompas.com, PN Jakarta Pusat memenangkan Partai Prima atas gugatan perdata mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (2/3/2022).

Dalam putusan atas gugatan 757/Pdt.G/2022 yang dilayangkan pada 8 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda Pemilu 2024.

“Menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi diktum kelima amar putusan tersebut. (al)

Most Popular