SAMARINDA — Inisiatif dua kepala desa dari Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang datang langsung menyampaikan aspirasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi. Akhmed Reza Fachlevi dan Salehuddin menilai langkah ini sebagai contoh sinergi “jemput bola” yang efektif antara desa dan pemerintah provinsi.
Aspirasi tersebut disampaikan Kepala Desa Sungai Meriam Idra Lesmana dan Kepala Desa Sidomulyo Agus Hariyanto dalam pertemuan di Gedung DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (19/1/2026). Sejumlah kebutuhan mendesak dibahas, mulai dari perbaikan LPJU, pengaspalan jalan desa, pemanfaatan lahan pertanian, hingga bantuan alat pertanian.
“Untuk dua desa ini, Sidomulyo dan Sungai Meriam, kondisinya berbeda. Desa Sidomulyo tidak memiliki status jalan provinsi. Sementara Desa Sungai Meriam berbatasan langsung dengan Kota Samarinda, sehingga ada program yang bisa disampaikan ke Dinas PUPR, salah satunya perbaikan akses jalan berlubang,” ujar Reza saat diwawancarai via WhatsApp, Selasa (20/1/2026).
Reza menekankan pentingnya pertemuan langsung semacam ini agar DPRD dan pemerintah provinsi dapat menyerap persoalan lapangan secara utuh. Menurutnya, komunikasi yang intens akan mempercepat penyesuaian program dengan kebutuhan riil desa.
“Kami sangat mengapresiasi langkah dua desa ini. Ini bentuk jemput bola terhadap anggaran yang memang disediakan pemerintah provinsi. Sinergi seperti inilah yang perlu dibangun, baik dengan provinsi maupun kabupaten,” lanjut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut.
Ia berharap langkah serupa diikuti desa-desa lain. Reza menilai masih banyak pemerintah desa dan kelurahan yang belum memahami mekanisme penganggaran di tingkat provinsi, batas kewenangan, serta tata cara pengusulan Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Kukar.
Terkait Bankeu desa, Reza mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada besaran realisasi tahun ini. “Untuk tahun ini mungkin bisa separuhnya dulu, lalu tahun depan dimaksimalkan kembali. Tapi saya pribadi belum mengetahui secara pasti besarannya,” katanya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri jajaran Dinas PUPR-PERA Kalimantan Timur, di antaranya Kabid Bina Marga M. Muhran dan Kabid Perkim Hariadi, sehingga aspirasi desa dapat langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi.
Baik Reza maupun Salehuddin menegaskan komitmen DPRD Kaltim untuk mengawal kebutuhan dasar masyarakat desa agar pembangunan berjalan maksimal dan kesejahteraan warga meningkat. (MK)
