SAMARINDA – Puluhan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Aksi (Fraksi) Kalimantan Timur kembali turun ke jalan menuntut pemerintah pusat menghentikan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) dan meninjau ulang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya digelar pada 16 Oktober 2025.
Fraksi Kaltim terdiri dari berbagai unsur, antara lain LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, kepala adat Pampang, kepala adat Bentian, kepala adat Isen Mulang, hingga Asosiasi Pendeta. Mereka menegaskan aksi ini mewakili suara masyarakat lintas suku dan kelompok di Kalimantan Timur.
Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, mengatakan aksi lanjutan ini dilakukan karena pemerintah tidak memberikan respons memadai terhadap tuntutan yang telah disampaikan dengan batas waktu 14 hari.
“Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan positif. Gerakan ini adalah bentuk keseriusan kami menolak kebijakan pemangkasan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Kami merasa diperlakukan tidak adil,” ujar Vendy.
Ia menegaskan bahwa Kaltim selama puluhan tahun menjadi penyumbang devisa negara terbesar, terutama dari sektor batu bara dan migas. Pada 2024, menurutnya, setoran ke negara mencapai lebih dari Rp800 triliun. Namun, kondisi kesejahteraan dan infrastruktur di Kaltim dinilai tidak mencerminkan kontribusi besar tersebut.
Vendy menyoroti masih banyaknya fasilitas publik yang memprihatinkan, termasuk Bandara APT Pranoto yang disebut “bertaraf internasional tetapi rumputnya setinggi 50–60 cm”, serta jalan menuju bandara dan jalan tol yang rusak.
“Ini perlakuan yang tidak adil. Kami bukan anti pemerintah, kami hanya ingin Kaltim diperhatikan. Masyarakat di sini masih jauh dari sejahtera,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini tidak membawa kepentingan politik atau kelompok tertentu. “Kaltim punya 27 suku. Gerakan ini murni menyampaikan aspirasi rakyat. Tidak ada kepentingan politik, agama, atau ormas,” katanya.
Vendy turut menyinggung kondisi anggaran Pemprov Kaltim yang dinilai semakin sempit akibat kebijakan pusat. “Gubernur yang kita pilih pun tidak bisa bekerja maksimal jika anggarannya dipangkas. Bagaimana mau menjalankan program kalau uangnya tidak ada?” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Fraksi Kaltim membuka kemungkinan menutup akses transportasi batu bara di Sungai Mahakam dan jalur lain di Kaltim jika pemerintah pusat tetap tidak menanggapi tuntutan mereka.
“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban dari pusat, suka tidak suka, pelampung ini akan masuk ke Sungai Mahakam. Pengiriman batu bara tidak boleh keluar,” ancam Vendy.
Ia menegaskan, Fraksi Kaltim tidak mencari konflik, namun jika suara masyarakat terus diabaikan, langkah-langkah lebih tegas akan diambil. “Kami hanya ingin perlakuan adil. Titik,” tandasnya. (Hna)
Editor: Agus S
