BONTANG — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyambut baik kerja sama antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam pengawalan distribusi pupuk subsidi dan komersial hingga ke tangan petani. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan pupuk tepat waktu sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di daerah.
Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, saat menghadiri peresmian Proyek Revamping Pabrik Amoniak Kaltim 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kamis (29/1/2026).
“Kami merasa tenang melihat kehadiran Bapak Kapolri hari ini. Ini bukti bahwa Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memastikan stok dan distribusi pupuk aman bagi petani Kaltim bahkan Indonesia,” ujar Rudy.
Gubernur yang akrab disapa Harum itu menegaskan, kehadiran Polri dalam rantai distribusi pupuk memberi rasa aman bagi seluruh pihak, mulai dari distributor hingga petani kecil yang sangat bergantung pada ketepatan waktu penyaluran pupuk.
“Kehadiran Polri memastikan tidak ada yang bermain dengan nasib petani. Jika pupuk lancar, hasil panen melimpah, dan harga pangan di pasar tetap terjangkau bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurut Gubernur, distribusi pupuk selama ini menjadi salah satu titik rawan penyelewengan, baik di tingkat gudang penyimpanan maupun kios pengecer di kabupaten dan kota. Karena itu, keterlibatan Polri dinilai penting untuk menekan praktik tengkulak serta pengecer nakal yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain pengawasan distribusi, Rudy juga menyoroti pentingnya kelancaran jalur logistik darat dan perairan, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Kalimantan Timur. Ia menegaskan, petani tidak boleh lagi dihantui kelangkaan pupuk saat memasuki masa tanam.
“Petani harus bisa fokus menanam, bukan sibuk mencari pupuk,” ujarnya.
Gubernur Harum berharap kolaborasi PT Pupuk Indonesia dan Polri terus diperkuat, mengingat Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kemandirian pangan melalui sektor pertanian yang sehat, menurutnya, harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
“Kita ingin petani fokus bekerja di sawah, tanpa pusing memikirkan pupuk yang hilang di pasar. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang sudah menjadi benteng ketahanan pangan bangsa,” tutupnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa nota kesepahaman antara Polri dan PT Pupuk Indonesia bertujuan memastikan distribusi pupuk berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kerja sama ini diharapkan membuat proses distribusi pupuk lebih terjaga, sehingga benar-benar sampai kepada petani yang membutuhkan,” kata Sigit.
Kapolri mengingatkan, keterlambatan penyaluran pupuk dapat berdampak besar secara nasional. Jika distribusi terganggu, potensi kerugian negara bisa mencapai ratusan triliun rupiah. (MK)
Editor: Agus S
