SAMARINDA — Hampir satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji berjalan, hubungan komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kaltim dinilai cukup positif.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut, sejauh ini komunikasi yang dibangun oleh gubernur dan wakil gubernur dengan lembaga legislatif berjalan lebih terbuka dan lancar.
“Saya sebagai Ketua DPRD Kaltim melihat komunikasinya cukup bagus,” ujar Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, saat ditemui di Gedung D Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Jumat (2/1/2026).
Hamas menilai, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat. Ia membandingkan kondisi saat ini dengan periode sebelumnya, ketika DPRD Kaltim sempat menilai komunikasi dengan pemerintah provinsi kurang optimal.
Menurutnya, kelancaran komunikasi sangat menentukan efektivitas pembahasan program, penganggaran, hingga pengawasan kebijakan daerah.
Meski demikian, Hamas menegaskan bahwa DPRD belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Kaltim. Hal itu lantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur hingga kini belum dibacakan di DPRD.
“Nanti ada LKPJ, laporan pertanggungjawaban gubernur. Akan dibentuk panitia khusus untuk membahas itu. Jadi untuk sekarang kami belum bisa menilai apa yang kurang atau apa yang lebih,” jelasnya.
Ia menegaskan, evaluasi kinerja pemerintah provinsi baru dapat dilakukan secara objektif setelah pembahasan LKPJ rampung dan seluruh indikator kinerja dibedah bersama.
Diketahui, Rudy Mas’ud dan Seno Aji dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Sejumlah program utama seperti Gratispol dan Jospol menjadi andalan pemerintahan saat ini.
Hingga hampir satu tahun berjalan, DPRD Kaltim mencatat belum muncul kritik terbuka dari ruang-ruang kedewanan terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji, sembari menunggu evaluasi resmi melalui mekanisme konstitusional. (um)
Editor: Agus S
