Oleh:
Retno Furi Handayani, A.Md
Guru TPA
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Bontang, angka pengangguran dari Tahun 2021 hingga Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,11 persen atau sebanyak 1.193 orang. Menurut data BPS, dari 99.150 orang jumlah angkatan kerja yaitu yang berusia 15 – 64 tahun, jumlah pengangguran di kota Bontang pada Agustus 2022 mencapai 7.742 orang atau 7,81 persen. Jumlah ini di klaim turun dari Tahun 2021 sebanyak 8.935 orang atau 9,92 persen orang yang menganggur.
Namun, walaupun sudah mengalami penurunan dalam jumlah pengangguran, nyatanya Kota Bontang masih menduduki peringkat tertinggi angka pengangguran se Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 7,81 persen.
Masih jauh di atas Balikpapan di posisi kedua dengan nilai 6,90 persen. Ditinjau dari kota Bontang yang termasuk kota kecil dengan penduduk tidak sebanyak kota lain di Kalimantan Timur, juga terkenal dengan sebutan kota industri nyatanya belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya akan ketersediaan lapangan pekerjaan.
Menilik data Disnaker Kota Bontang, pada Tahun 2022 terdapat 8.407 pencari kerja. Rinciannya 6.013 laki- laki dan 2.394 perempuan. Dibandingkan Tahun 2021 angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 1.509 pencari kerja.
Hal ini terjadi karena banyaknya lowongan perkerjaan yang dibuka di tahun ini. Misalnya lowongan pekerja industri bidang Turn Around (TA) dan pesatnya pertumbuhan retail dengan dibukanya Bontang Citi Mall.
Sayangnya dari kenaikan lowongan pekerjaan yang tersedia ini belum sebanding dengan jumlah pencari kerja di kota Bontang. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di kota Bontang sebesar 1.462 dengan penempatan kerja sebanyak 1.510 orang.
Dapat disimpulkan bahwa dari jumlah pencari kerja yang ada, sebanyak 5.388 orang diantaranya belum bekerja. Bahkan penyumbang tertinggi angka pengangguran adalah dari lulusan SMK sebesar 28,13%.
Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Disnaker Bontang, Ridwansyah mengatakan bahwa kondisi ini dipengaruhi kenyataan bahwa walaupun Bontang kota industri namun keadaannya tidak bisa diprediksi. Biasanya lowongan banyak dibuka jika perusahaan ada project.
Melihat kondisi tersebut, kata Ridwan pihaknya berusaha mengimbangi dengan membuka sejumlah pelatihan. Mulai dari administrasi hingga alat berat. Diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut masyarakat bisa memiliki skill yang mumpuni. Sehingga ketika perusahaan membuka lowongan, ada peluang bagi mereka untuk diterima bekerja.
Masalah Pengangguran Tanggung Jawab Negara
Pengangguran merupakan masalah serius, baik untuk daerah maupun negara. Pengangguran dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, banyaknya tindak kriminalitas dan kenaikan angka kemiskinan. Beban pemerintah sendiri baik daerah maupun pusat juga semakin berat karena tingginya angka pengangguran.
Masalah pengangguran sebenarnya adalah masalah yang sistemik yang harus diselesaikan negara dan tentu saja daerah. Dalam hal ini daerah merupakan representasi dari negara di skala yang lebih kecil. Harus ada link and match antara skill dan lapangan pekerjaan yang tersedia.
Daerah juga harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi warganya. Juga harus mampu mengelola hasil Sumber Daya Alam yang dihasilkan dari daerahnya. Sehingga tidak bergantung pada swasta dan stakeholder lainnya.
Bahkan pendidikan vokasi yang diharapkan mampu memberikan mereka bekal keterampilan untuk dunia kerja belum mampu mengatasi masalah pengangguran ini. Justru lulusan SMK menjadi penyumbang angka tertinggi angka pengangguran. Hal ini terjadi karena kualitas lulusan SMK maupun politeknik tak selalu sesuai dengan kualifikasi penyedia kerja.
Sekilas terlihat bahwa masalah bisa terselesaikan jika pihak swasta dan para investor turut serta dalam mengurai permasalahan ini. Bahkan, terlihat pihak swasta lah yang menguasai pasar dunia kerja. Padahal, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjamin ketersediaan lapangan kerja.
Jika pengurusan ini dilakukan oleh swasta maka yang akan terjadi orientasi solusi yang diberikan beradasarkan untung dan rugi. Konsekuensinya bagi masyarakat adalah mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk mendapatkan fasilitas umum jika kepengurusannya dilakukan oleh swasta.
Ditambah lagi aset-aset kekayaan alam yang sejatinya melimpah ruah, tidak bisa dimiliki sepenuhnya untuk modal mensejahterakan rakyat. Kebijakan ekonominya disetir oleh kekuasaan oligarki. Hingga situasi ekonomi pun sangat rentan dipermainkan pihak swasta dan investor.
Solusi Islam Atasi Pengangguran
Dalam Islam pemimpin atau negara menempatkan diri sebagai pengurus dan penjaga rakyat. Negara bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan dan memberikan pelayanan kepada rakyat. Karena dalam Islam para pemimpin sadar sepenuhnya bahwa segala kebijakan tentang pengurusan rakyat nantinya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.
Ajaran Islam menetapkan mekanisme jaminan kesejahteraan dimulai dari kewajiban mencari nafkah bagi seorang laki-laki. Pada saat yang sama negara juga wajib memastikan tersedianya lapangan pekerjaan bagi laki-laki. Dan juga memberikan dukungan dalam hal pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja yang ada.
Sehingga seluruh masyarakat terutama kaum laki-lakinya mempunyai kesadaran akan kewajiban mencari nafkah dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang diperlukan dunia kerja.
Sektor-sektor yang potensinya besar seperti pertambangan, pertanian, kelautan dan industri dikelola secara serius dan sesuai aturan Islam. Serta tidak memberikan celah oligarki menguasai sektor-sektor ini. Juga dengan membuka akses sumber-sumber ekonomi halal dan mencegah berkembangnya sektor non riil yang bisa menghambat perekonomian negara.
Negara menerapkan politik industri yang bertumpu pada pengembangan industri berat. Hal ini akan mendorong perkembangan industri sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dengan kompetensi yang tidak diragukan sebagi output sistem pendidikan Islam.
Tersedianya bantuan modal usaha tanpa bunga dan memberi pelatihan kepada masyarakat dan mampu berdaya dan menghasilkamn. Juga menyediakan pos-pos anggaran belanja untuk bantuan kepada masyarakat yang sudah tidak mampu bekerja lagi.
Layanan publik dipermudah dan digratiskan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan pokoknya. Negara juga mendorong dunia pendidikan untuk menciptakan inovasi teknologi sesuai jaman, memfasilitasi penelitian-penelitian untuk kemaslahatan umat. Sehingga mampu melampaui capaian negara-negara maju lainnya.
Semua ini kembali pada soal paradigma kepemimpinan Islam yang berperan sebagai pengurus dan penjaga. Seorang pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap orang yang dipimpinnya. Jika ada satu saja rakyat yang menderita karena buruknya pengurusan mereka, pemimpin harus siap-siap menerima azab Allah Swt.
QS Shod Ayat 26:
Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah SWT akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Qs Shad: 26).
Wallahualam bissawab
