SANGATTA – Isu pengadaan ambulans Rp9 miliar yang disebut-sebut hanya untuk satu unit kendaraan sempat bikin gaduh ruang publik. Informasi itu cepat menyebar di media sosial dan memantik tanda tanya warga. Namun, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tak tinggal diam, pemerintah langsung angkat bicara.
Faktanya? Anggaran Rp9 miliar tersebut bukan untuk satu ambulans, melainkan untuk 40 unit ambulans operasional.
Kepala Bagian Umum Setkab Kutim, Uud Sudiharjo, menegaskan kabar yang beredar tidak utuh sehingga menimbulkan tafsir keliru di masyarakat.
“Anggaran Rp9 miliar itu diperuntukkan bagi 40 unit ambulans operasional, bukan satu unit seperti yang beredar. Seluruh proses pengadaan sudah sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya, Senin (2/3/2026).
Jika dihitung rata-rata, nilai per unit ambulans sekitar Rp225 juta. Spesifikasi kendaraan disesuaikan untuk pelayanan kesehatan dasar dan kebutuhan operasional sosial di lapangan. Artinya, ambulans tersebut bukan kendaraan mewah, melainkan unit standar layanan kesehatan masyarakat.
Langkah pengadaan ini, lanjut Uud, merupakan bagian dari strategi memperluas jangkauan pelayanan kesehatan di Kutim yang memiliki wilayah geografis luas. Keberadaan ambulans dinilai krusial untuk mempercepat mobilitas pasien menuju fasilitas kesehatan, terutama dalam kondisi darurat.
Tak hanya ditempatkan di fasilitas kesehatan formal, 40 unit ambulans itu juga disalurkan ke berbagai elemen masyarakat. Rinciannya: sembilan masjid, sembilan kerukunan, tiga yayasan, lima desa, enam RT, Palang Merah Indonesia (PMI), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan lainnya.
Distribusi ini dimaksudkan agar akses layanan darurat makin dekat dengan warga. Dengan ambulans yang tersebar di titik-titik komunitas, respons terhadap warga sakit atau kondisi genting diharapkan lebih cepat.
Teguh, pengurus Masjid Al Hidayah di Jalan APT Pranoto, Sangatta, mengaku bantuan tersebut sangat membantu aktivitas sosial di lingkungannya.
“Kami sangat bersyukur menerima ambulans ini. Sekarang kalau ada warga yang membutuhkan penanganan cepat, kami bisa langsung bergerak,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Siswanto, pengurus Masjid Baabul Jannah di Teluk Rawa, Kabo Jaya. Menurutnya, keberadaan ambulans menjadi sarana vital bagi masyarakat sekitar.
“Ambulans ini sangat penting untuk membantu warga yang sakit atau dalam keadaan darurat. Manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.
Di sisi lain, Pemkab Kutim menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran. Setiap penggunaan APBD, termasuk pengadaan ambulans, dapat diawasi sesuai mekanisme oleh DPRD maupun lembaga pengawas lainnya.
Melalui klarifikasi ini, pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Di tengah derasnya arus informasi, sumber resmi dinilai menjadi rujukan utama agar publik mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak terjebak pada potongan data yang menyesatkan.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
