SANGATTA – Isu tanggul tambang kembali mencuat. Temuan pengawasan di sektor lingkungan yang disebut-sebut berkontribusi terhadap banjir membuat persoalan ini kembali disorot publik.
Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menegaskan kejadian tersebut harus menjadi catatan serius bagi semua pihak. Terlebih, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Memang ini terdampak langsung pada masyarakat kita. Tapi untuk penanganan dan pengawasannya itu kewenangannya ada di atas kita, baik provinsi maupun pusat,” ujarnya saat ditemui usai melaksanakan buka puasa bersama keluarga besarnya, Sabtu (21/2/2026).
Meski kewenangan teknis berada di tingkat provinsi dan pemerintah pusat, DPRD tetap menaruh perhatian karena menyangkut keselamatan warga dan lingkungan. Ia meminta perusahaan memperketat sistem antisipasi, khususnya pada aspek pengamanan tanggul.
Sorotan publik mengarah pada PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai salah satu perusahaan tambang besar di Kutim. DPRD menilai perusahaan memiliki kapasitas profesional untuk menangani persoalan tersebut, namun penguatan mitigasi tetap diperlukan.
“Kita percaya perusahaan sebesar KPC tentu punya standar operasional yang baik. Saya kira ini bukan sesuatu yang disengaja. Tapi tetap harus ada langkah antisipasi yang lebih kuat agar tidak terulang,” tegasnya.
Ditemui di tempat yang berbeda, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, mengaku belum menerima laporan resmi terkait dugaan temuan pengawasan lingkungan yang dikaitkan dengan banjir.
“Terkait itu memang belum ada laporan ke saya, tentu saya belum bisa memberikan analisa. Hal-hal urgen seperti itu tidak bisa disimpulkan hanya dari analisa pribadi,” katanya.
Mahyunadi menambahkan, pemerintah daerah akan menunggu laporan formal sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian agar persoalan ini tidak berkembang menjadi spekulasi.
“Kalau nanti sudah ada laporan resmi, tentu akan kita koordinasikan sesuai ketentuan. Prinsipnya, semua harus berdasarkan data dan hasil pengawasan yang jelas,” tandasnya.
Di tengah sorotan publik, penguatan pengawasan dan transparansi dinilai menjadi kunci agar aktivitas pertambangan tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Penulis: Ramlah
Editor: Yusva Alam
