BALIKPAPAN — Pemprov Kaltim menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI untuk mengawasi dan mendalami peran bank daerah sebagai penopang ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah.
Fokus utama kunjungan ini tertuju pada kinerja Bank Pembangunan Daerah Kaltimtara (Bankaltimtara) dalam menghadapi tantangan fiskal dan keterbatasan transfer dana dari pemerintah pusat.
Pertemuan berlangsung di Harum Resort Balikpapan, Kamis (22/1/2026), dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum), Wakil Gubernur Seno Aji, jajaran pemerintah provinsi, serta manajemen Bankaltimtara.
Gubernur Harum menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI yang dinilainya penting untuk memperkuat peran strategis bank daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kalimantan Timur.
“Pemprov menyambut baik kehadiran Komisi II DPR RI. Bahkan kami berharap ke depan seluruh komisi di DPR RI dapat berkunjung ke Kaltim untuk melihat langsung dinamika dan potensi daerah,” ujar Harum.
Dalam pertemuan tersebut, Bankaltimtara memaparkan rangkuman jawaban atas 13 pertanyaan yang diajukan Komisi II DPR RI. Jawaban tersebut kemudian diringkas ke dalam lima pokok pembahasan utama, mulai dari peran bank dalam menjaga perputaran uang di daerah, penguatan digitalisasi dan inovasi layanan perbankan, hingga perluasan jangkauan pelayanan di dua provinsi, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sampai ke tingkat kabupaten dan kecamatan.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perbankan daerah, termasuk pengelolaan modal dan kinerja keuangan Bankaltimtara dari tahun ke tahun. Dalam forum tersebut, manajemen Bankaltimtara juga meminta masukan strategis dari Komisi II DPR RI agar pengelolaan modal bank dapat menghasilkan keuntungan yang lebih optimal dan berdampak langsung bagi daerah.
Gubernur Harum menegaskan, hasil pertemuan ini diharapkan mampu memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tekanan.
“Bankaltimtara telah menyampaikan gambaran kondisi ekonomi yang sedang kita hadapi. Situasi ini memang belum sepenuhnya ideal dan tentu berdampak pada daerah. Karena itu, kami sangat berharap masukan yang membangun dari Komisi II DPR RI, terutama terkait peningkatan pendapatan daerah,” lanjutnya.
Ia juga menekankan bahwa Pemprov Kaltim tidak bisa sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang jumlahnya terbatas. Dana bagi hasil dan optimalisasi kinerja BUMD, khususnya bank daerah, harus dikelola secara lebih efektif agar memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan masyarakat.
Sebelumnya, rombongan Komisi II DPR RI tiba di Kalimantan Timur melalui VIP Room Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan dan disambut langsung oleh Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, didampingi jajaran Pemprov Kaltim.
Sebagai bentuk penyambutan adat dan penghormatan daerah, Gubernur Harum mengalungkan selendang manik khas Benua Etam kepada rombongan Komisi II DPR RI. Penyambutan tersebut menandai komitmen Pemprov Kaltim untuk terus membuka ruang pengawasan, evaluasi, dan sinergi dengan DPR RI demi penguatan peran bank daerah dalam pembangunan ekonomi regional. (MK)
Editor: Agus S
